Kompas.com - 29/04/2020, 10:29 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan dua orang saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan ruang terbuka hijau di Pemerintah Kota Bandung tahun 2012, Rabu (29/4/2020) hari ini.

Dua saksi yang akan diperiksa adalah dua orang wiraswasta bernama Dadang Suganda dan Lisda Damayanti.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HN(Hery Nurhayat, eks Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Baca juga: Kasus RTH Kota Bandung, KPK Panggil Wakil Bupati Sumedang

Dadang yang dipanggil sebagai saksi hari ini sebetulnya juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan RTH Bandung tersebut.

Ia diduga menjadi makelar pembelian tanah untuk pengadaan RTH Bandung dengan memanfaatkan kedekatannya dengan mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi.

Adapun Edi diduga memerintahkan eks Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Bandung, Hery Nurhayat untuk membantu Dadang dalam proses pengadaan tanah tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"DGS (Dadang) kemudian melakukan pembelian tanah pada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di Bandung dengan nilai lebih rendah dari NJOP setempat," kata Febri Diansyah saat menjabat Juru Bicara KPK, Kamis (21/11/2019).

Setelah lahan tersedia, Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp 43,65 miliar kepada Dadang.

Namun, Dadang hanya memberikan Rp 13,5 miliar kepada pemilik lahan sehingga Dadang diperkaya lebih kurang Rp 30 miliar.

"Sebagian dari uang tersebut, sekitar Rp 10 miliar diberikan pada Edi Siswadi yang akhirnya digunakan untuk menyuap hakim dalam perkara bansos di Pengadilan Negeri Kota Bandung," kata Febri lagi.

Sementara itu, belum diketahui keterlibatan Lisda dalam kasus ini. Namun, Lisda sebelumnya sempat dipanggil sebagai saksi pada Kamis (19/3/2020) lalu.

Baca juga: Kasus Suap RTH Kota Bandung, KPK Periksa Eks Kepala Dinas Cipta Karya

Diberitakan, Hery Nurhayat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini karena diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mencairkan anggaran yang tidak sesuai dengan dokumen pembelian.

Selain itu, dia mengetahui bahwa pembayaran bukan kepada pemilik langsung melainkan melalui makelar.

Selain Hery dan Dadang, terdapat dua tersangka lain yakni dua mantan anggota DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet.

Tomtom dan Kadar diduga menyalahgunakan kewenangan untuk meminta penambahan anggaran serta berperan sebagai makelar pembebasan lahan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Masih Tunggu DPR untuk Lanjutkan Pembahasan RUU PKS

Pemerintah Masih Tunggu DPR untuk Lanjutkan Pembahasan RUU PKS

Nasional
ICJR: Briptu Nikmal yang Perkosa Remaja di Polsek Bisa Kena Pidana Pemberatan

ICJR: Briptu Nikmal yang Perkosa Remaja di Polsek Bisa Kena Pidana Pemberatan

Nasional
Komnas HAM Sebut Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan Sangat Mendesak

Komnas HAM Sebut Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan Sangat Mendesak

Nasional
Menkes Akui Tenaga Kesehatan Banyak Terkena Covid-19, Mayoritas OTG dan Gejala Ringan

Menkes Akui Tenaga Kesehatan Banyak Terkena Covid-19, Mayoritas OTG dan Gejala Ringan

Nasional
2,9 Persen atau Lebih dari 59.000 Balita di Indonesia Positif Covid-19

2,9 Persen atau Lebih dari 59.000 Balita di Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Menkes Minta Semua Kamar IGD Jadi Ruang Isolasi, Layanan Pasien Pindah ke Tenda

Menkes Minta Semua Kamar IGD Jadi Ruang Isolasi, Layanan Pasien Pindah ke Tenda

Nasional
Pemerintah Diminta Buka Draf RKUHP

Pemerintah Diminta Buka Draf RKUHP

Nasional
Status Pandemi RI Diprediksi Paling Cepat Dicabut Pertengahan 2022, asalkan...

Status Pandemi RI Diprediksi Paling Cepat Dicabut Pertengahan 2022, asalkan...

Nasional
Kontras Ungkap Tiga Faktor Penyebab Maraknya Praktik Penyiksaan di Indonesia

Kontras Ungkap Tiga Faktor Penyebab Maraknya Praktik Penyiksaan di Indonesia

Nasional
145 Pekerja Migran Bermasalah dari Malaysia Pulang ke Indonesia

145 Pekerja Migran Bermasalah dari Malaysia Pulang ke Indonesia

Nasional
Komnas HAM: Praktik Penyiksaan di Indonesia Sangat Mengkhawatirkan

Komnas HAM: Praktik Penyiksaan di Indonesia Sangat Mengkhawatirkan

Nasional
KPK Periksa Gitaris The Changcuters Sebagai Saksi Terkait Kasus Aa Umbara

KPK Periksa Gitaris The Changcuters Sebagai Saksi Terkait Kasus Aa Umbara

Nasional
Menkes: Stok Oksigen di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Cukup

Menkes: Stok Oksigen di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Cukup

Nasional
Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Nasional
Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X