Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cek Pengembangan Alat Tes RT-PCR, Timwas DPR: Siap Produksi Massal Bulan Depan

Kompas.com - 24/04/2020, 11:13 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pengawas Penanganan Covid-19 DPR, mengecek kesiapan produksi alat test Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) yang dikembangkan PT Bio Farma bersama BPPT.

RT-PCR untuk melakukan tes Covid-19 itu rencananya siap diproduksi massal dalam kurun waktu satu bulan.

"Dari laporan yang disampaikan Direktur Bio Farma, RT-PCR akan siap diproduksi massal dalam waktu satu bulan ke depan," ujar Ketua Tim Pengawas Covid-19 Wilayah Jawa Barat, Cucun Ahmad, Jumat (24/4/2020).

Pengecekan kesiapan produksi itu dilakukan Cucun pada Kamis (23/4/2020).

Baca juga: Pemerintah Siapkan Produksi Reagen PCR Dalam Negeri

Cucun mengaku bertemu Direksi PT Bio Farma bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung.

Menurutnya, RT-PCR buatan dalam negeri akan sangat membantu kesulitan pemerintah mengadakan tes Covid-19 karena selama ini bergantung pada produk negara lain.

"Ini tentu kabar gembira karena salah satu kesulitan adanya rapid test massal di Tanah Air karena kita masih tergantung RT-PCR dari luar negeri yang itu rebutan dengan negara lain," ucapnya.

Selain siap memproduksi alat tes RT-PCR, Bio Farma dikatakan juga tengah bersiap memproduksi vaksin Covid-19.

Diketahui, Bio Farma bersama Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto dan Lembaga Eijkman mengembangkan plasma konvalesen untuk terapi pasien Covid-19.

"Konsorsium ini menargetkan bibit vaksin bisa ditemukan akhir tahun ini, sehingga tahun depan bisa diproduksi vaksin secara massal. Kami memberikan apresiasi atas berbagai upaya dari Bio Farma ini,” ujar Cucun.

Dalam pertemuan, Cucun mengaku mendapatkan laporan bahwa Bio Farma masih harus menghadapi keruwetan birokrasi dalam pengadaan barang dan jasa.

Ia mengatakan keluhan Bio Farma akan disampaikan kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama tim pengawas.

"Peran Bio Farma sebagai holding BUMN di bidang farmasi sangat dibutuhkan. Dalam kondisi darurat harusnya dimungkinkan pemangkasan birokrasi dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, kendati unsur transparan dan akuntabilitasnya harus tetap terjaga," kata Cucun.

Diberitakan sebelumnya, Bio Farma bekerja sama dengan BPPT, sejumlah kementerian, universitas, lembaga pendidikan, dan startup mengembangkan alat tes berbasis Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

RT-PCR buatan dalam negeri tersebut digunakan untuk mendeteksi Covid-19. Rencananya, sebanyak 4.000 kit diagnotis yang dapat memeriksa 100.000 sampel akan diproduksi dalam dua pekan oleh Bio Farma.

"Metodenya dengan pemeriksaan dari sampel swab yang berasal dari pasien yang terduga terpapar oleh Covid-19," ujar Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2020).

Honesti mengatakan, Bio Farma memiliki kapasitas produksi terpasang 15.000 tes per hari. Untuk tahap awal, 50.000 tes atau setara 2.000 kit akan diproduksi Mei 2020.

Baca juga: Indonesia Produksi 100.000 Test RT-PCR Kit untuk Deteksi Covid-19

Tak lama lagi, Bio Farma akan memenuhi kapasitas produksinya sebanyak 4.000 kit atau setara 100.000 tes.

Alat tes berbasis RT-PCR ini telah memenuhi Golden Standard dalam pemeriksaan Covid-19. Sekaligus penentuan penegakkan diagnosis status positif atau negatif dari sampel swab pasien yang diduga terpapar Covid-19.

Keterlibatan Bio Farma dalam produksi RT-PCR ini, tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Task Force dan Inovasi Teknologi Penanganan Covid-19 (TFRIC19).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com