Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/04/2020, 12:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Divisi Serikat Pekerja Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Taufiqurrohman mengatakan, pandemi virus corona (Covid-19) mulai berdampak pada sektor tenaga kerja media.

Menurunnya aktivitas perekonomian menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media massa bermunculan.

"Berdasarkan laporan yang masuk ke Posko Pengaduan LBH Pers dan AJI Jakarta hingga 20 April 2020, ada 23 orang jurnalis dan pekerja media massa yang mengalami persoalan ketenagakerjaan di beberapa perusahaan media di Jakarta," ujar Taufiq melalui keterangan pers AJI Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Baca juga: Agar Tak PHK Karyawan, Pengusaha Banting Setir Produksi APD

Apabila dilihat dari pola persoalan ketenagakerjaan yang diterima, mayoritas merupakan PHK sepihak oleh perusahaan secara mendadak.

"Perusahaan memberitahukan pekerja pada bulan berjalan. Padahal, gaji bulan sebelumnya belum dibayar dan perusahaan mengaku kesulitan. Pada hari itu juga pekerja dirumahkan tanpa mekanisme yang jelas," lanjut Taufiq.

Kemudian, pada laporan kasus PHK dengan pesangon, jumlah pesangon yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan.

"Beberapa perusahaan misalnya hanya memberikan pesangon sebanyak dua kali gaji yang dibawa pulang (take home pay)," tutur Taufiq.

Baca juga: Pemprov DKI Upayakan 323.224 Pekerja yang Di-PHK dan Dirumahkan Dapat Kartu Prakerja

Padahal, lanjut dia, perusahaan yang melakukan PHK karena alasan efisiensi semestinya merujuk pada Pasal 164 ayat 3 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam pasal tersebut dijelaskan, formulasi pesangon yang diberikan perusahaan itu seharusnya dua kali uang pesangon, satu kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Lalu, jumlah uang pesangon ditentukan berdasarkan masa kerja.

"Pada pengaduan yang lain, perusahaan meminta pekerja untuk mengambil cuti tahunan atau cuti tanpa dibayar. Hal itu tentu merugikan pekerja karena upah tidak dibayar sehingga pekerja tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," kata Taufiq.

Selain itu, AJI Jakarta juga mendapatkan laporan keputusan PHK yang ditangguhkan karena pekerja mempertanyakan hal tersebut.

Baca juga: Ramai PHK Karyawan, Bagaimana Nasib Sopir dan Kernet Bus AKAP?

Lantas perusahaan malah memutasi pekerja itu ke posisi yang tidak sesuai dengan kompetensinya sebagai jurnalis. Misalnya, dimutasi menjadi bagian administrasi dan keuangan.

"Selain laporan yang diterima Posko Pengaduan LBH Pers dan AJI Jakarta, beberapa jurnalis dan pekerja media ada juga yang berkonsultasi terlebih dahulu secara informal terkait wacana akan dilakukan pengurangan upah oleh perusahaan," ungkap Taufiq.

Merujuk kedua hal itu, LBH Pers dan AJI Jakarta mengimbau para pengusaha media untuk mendahulukan solusi yang terbaik untuk kedua pihak.

"Keterbukaan tentang kondisi keuangan perusahaan dan komunikasi menjadi dua indikator penting dalam membangun kepercayaan antara pekerja dengan pengusaha media," tutur Taufiq.

Baca juga: Imbas Wabah Covid-19, 970 Perusahaan di Sulsel PHK dan Rumahkan 12.197 Karyawan

"Kami juga mengimbau para pekerja media untuk sadar akan hak-hak normatif pekerja sehingga akan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan," lanjut dia.

Taufiq menambahkan, posko Pengaduan LBH Pers dan AJI Jakarta dibuka sejak dua pekan lalu dan terus membuka pengaduan bagi jurnalis dan pekerja media yang mengalami persoalan ketenagakerjaan di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Setiap pengaduan yang masuk akan diberikan layanan konsultasi hukum secara online terlebih dahulu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertambah Lagi, Total Ada 5 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

Bertambah Lagi, Total Ada 5 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

Nasional
Puja-puji Prabowo ke Jokowi Dinilai Sarat Politik, Demi dapat Dukungan Maju Capres

Puja-puji Prabowo ke Jokowi Dinilai Sarat Politik, Demi dapat Dukungan Maju Capres

Nasional
Lukas Enembe Tagih Janji Ketua KPK Firli Bahuri, Begini Penampakan Surat Tulisan Tangannya

Lukas Enembe Tagih Janji Ketua KPK Firli Bahuri, Begini Penampakan Surat Tulisan Tangannya

Nasional
Bareskrim Kirim Sampel ke BPOM Terkait 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Bareskrim Kirim Sampel ke BPOM Terkait 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Nasional
PT Pharos Indonesia Tarik Produk Obat Praxion yang Dikonsumsi Korban Gagal Ginjal Akut

PT Pharos Indonesia Tarik Produk Obat Praxion yang Dikonsumsi Korban Gagal Ginjal Akut

Nasional
Gempa di Turkiye, Muhammadiyah Siap Kirim Relawan Kesehatan dan Kemanusiaan

Gempa di Turkiye, Muhammadiyah Siap Kirim Relawan Kesehatan dan Kemanusiaan

Nasional
Semangat Berapi-api Prabowo, Berulang Kali Singgung soal Pengkhianatan hingga Musuh dalam Selimut

Semangat Berapi-api Prabowo, Berulang Kali Singgung soal Pengkhianatan hingga Musuh dalam Selimut

Nasional
Nasdem Tantang Sandiaga Laporkan Anies jika Dirugikan soal Utang Piutang Rp 50 M

Nasdem Tantang Sandiaga Laporkan Anies jika Dirugikan soal Utang Piutang Rp 50 M

Nasional
PKS Ajak Golkar Usung Anies Capres dan Gabung Koalisi Perubahan Sore Ini

PKS Ajak Golkar Usung Anies Capres dan Gabung Koalisi Perubahan Sore Ini

Nasional
Kepemimpinan Duta Besar: Jembatan Diplomasi Kedigdayaan Nusantara

Kepemimpinan Duta Besar: Jembatan Diplomasi Kedigdayaan Nusantara

Nasional
KSAL dan 4 Pati TNI AL Dapat Brevet Kehormatan Artileri Senjata Angkatan Laut

KSAL dan 4 Pati TNI AL Dapat Brevet Kehormatan Artileri Senjata Angkatan Laut

Nasional
KPK Lantik 21 Penyelidik dan Penyidik Baru dari Internal, Polri, dan BPKP

KPK Lantik 21 Penyelidik dan Penyidik Baru dari Internal, Polri, dan BPKP

Nasional
Jokowi: NU Harus Terdepan Membaca Gerak Zaman

Jokowi: NU Harus Terdepan Membaca Gerak Zaman

Nasional
Singgung soal Loyalitas dan Musuh dalam Selimut, Pidato Prabowo Sentil Nasdem hingga Anies?

Singgung soal Loyalitas dan Musuh dalam Selimut, Pidato Prabowo Sentil Nasdem hingga Anies?

Nasional
1 Abad Nahdlatul Ulama, Wapres Harap NU Berkembang Sesuai Zaman

1 Abad Nahdlatul Ulama, Wapres Harap NU Berkembang Sesuai Zaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.