Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi : Jangan Sampai APD Semua Diekspor, di Dalam Negeri Enggak Dapat

Kompas.com - 15/04/2020, 13:11 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta tak semua alat pelindung diri (APD) seperti baju hazmat, masker, dan selainnya diekspor.

Sebab saat ini kebutuhan APD di dalam negeri sangat tinggi lantaran Indonesia juga dilanda wabah Covid-19.

Ia menyadari Indonesia memiliki kemampuan produksi APD yang tinggi sehingga bisa mengekspornya.

Namun, di saat sekarang ia meminta ekspor disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri.

Baca juga: Menkeu Sebut RI Tetap Ekspor APD Tanpa Kurangi Kebutuhan Dalam Negeri

"Jangan sampai semuanya diekspor, dalam negeri malah kita tidak dapat. Diatur, ini diatur sebaik-baiknya manajemennya. Baik itu yang saya lihat APD kita bisa produksi banyak, baik itu yang berkaitan dengan masker kita bisa produksi banyak," kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui konferensi video, Rabu (15/4/2020).

Hal senada disampaikan Jokowi mengenai industri farmasi dan ventilator. Ia meminta industri tersebut juga diatur ekspornya sehingga bisa memenuhi stok dalam negeri terlebih dahulu.

Tak hanya itu, Jokowi meminta seluruh menterinya memetakan semua potensi industri di bidang kesehatan yang bisa menunjang penanganan Covid-19.

 

Baca juga: Pemerintah Diminta Perhatikan Kebutuhan APD untuk Tenaga Medis Perempuan

Dengan demikian, penanganan Covid-19 bisa lebih optimal dan pandemi segera berakhir.

"Sekarang ini ada 213 negara yang terkena pandemi dan semua negara merebutkan untuk memperoleh alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 dan untuk itu kita harus melihat kembali seluruh potensi sumber daya yang kita miliki di negara kita," ujar Jokowi.

"Terutama industri dalam negeri kita dalam memproduksi alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19. Baik itu yang berkaitan dengan industri bahan baku, obat, farmasi, fitofarmaka, yang berkaitan dengan APD, yang berkaitan dengan industri masker atau yang berkaitan dengan industri ventilator agar diatur," lanjut Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Nasional
Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Nasional
Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Nasional
Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

Nasional
Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Nasional
Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

Nasional
Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Nasional
Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Nasional
Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Nasional
Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Nasional
Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com