Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPAI Terima 213 Pengaduan Pembelajaran Jarak Jauh, Mayoritas Keluhkan Beratnya Tugas dari Guru

Kompas.com - 13/04/2020, 15:58 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 213 pengaduan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama kurun waktu tiga minggu, terhitung sejak 16 Maret hingga 9 April 2020.

Dari jumlah itu, mayoritas pengaduan terkait dengan beratnya penugasan yang diberikan guru kepada siswa.

"Pengaduan didominasi oleh para siswa sendiri terkait berbagai penugasan guru yang dinilai berat dan menguras energi serta kuota internet," kata Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (13/4/2020).

Baca juga: Operator Telekomunikasi Bantu Dukung Pembelajaran Jarak Jauh

Retno mengatakan, hampir 70 persen pengadu menyampaikan bahwa tugas yang diberikan para guru sangat berat. Sedangkan waktu pengerjaannya sangat singkat.

Siswa SMA/SMK banyak yang diberi tugas menulis esai hampir di semua bidang studi. Selain itu, ada siswa SMP yang pada hari kedua PJJ sudah mengerjakan 250 soal dari gurunya.

"Ada siswa SD di Bekasi yang diminta mengarang lagu tentang corona. Dinyanyikan disertai musik dan harus divideokan," ujar Retno.

Baca juga: Begini Metode Pembelajaran Jarak Jauh Disdik DKI Jakarta

Selain itu, banyak guru yang menugaskan muridnya untuk merangkum materi buku pelajaran dan menyalin soal dari buku.

Menurut pengaduan, ada siswa SD yang mendapat tugas menyalin 83 halaman buku cetak sebagai bentuk penugasan dari gurunya. Ada pula siswa kelas 4 SD ditugaskan untuk menulis bacaan sholat menggunakan bahasa Indonesia hingga bahasa Arab.

"Padahal semuanya ada di buku cetak," kata Retno.

Baca juga: Antisipasi Corona, UI Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh Mulai 18 Maret

Retno melanjutkan, banyak pengadu yang juga mempersoalkan bahwa pelaksanaan PJJ sangat kaku sebagaimana jam sekolah normal.

Seharusnya, jam belajar dapat dibuat lebih fleksibel, apalagi tugas yang diberikan oleh seluruh guru tidak sedikit jumlahnya.

Persoalan lain yang dikeluhkan ialah, tidak seluruh siswa memiliki kuota yang cukup untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Selain itu, ada pula siswa yang tidak memiliki laptop atau komputer sehingga kesulitan untuk mengikuti pembelajaran.

"Masalah sinyal juga menjadi kendala di beberapa daerah yang berbukit-bukit. Akibatnya ada siswa yang setiap hari harus berjalan 10 kilometer untuk mendapatkan sinyal dan wifi," kata Retno.

Baca juga: Kemendikbud Minta Sekolah Tidak Bebani Siswa Tuntaskan Kurikulum

Retno menambahkan, 213 pengaduan yang diterima KPAI berasal dari semua jenjang pendidikan. Rinciannya, 95 pengaduan dari jenjang SMA sebanyak 95, 32 dari SMK, 19 dari MAN, 23 dari SMP, 3 dari SD, 1 dari MTs dan TK.

Pengaduan terbanyak berasal dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun wilayahnya meliputi 14 provinsi dengan 45 kabupaten/kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com