Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE: 2.956 Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Jakarta Paling Banyak

Kompas.com - 08/04/2020, 16:49 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengonfirmasi penambahan 218 kasus baru selama 24 jam terakhir sejak Selasa (7/4/2020) pukul 12.00 WIB hingga Rabu (8/4/2020) pukul 12.00 WIB.

Berdasarkan data pemerintah, ada 2.956 kasus positif Covid-19 yang tersebar di 32 provinsi di Tanah Air.

"Ada 218 kasus baru, sehinga total menjadi 2.956 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah Khusus Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, di Graha BNPB, Rabu (8/4/2020).

Baca juga: Sebaran 218 Kasus Baru Covid-19, Penambahan 33 Pasien di Sumut

Selain itu, ada penambahan 18 pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh.

Dengan demikian, ada 222 pasien yang telah dinyatakan negatif virus corona setelah menjalani dua kali pemeriksaan.

Yuri juga melaporkan penambahan 19 kasus kematian sehingga total pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 menjadi 240 orang. 

Dari data yang dipaparkan Yuri, sebaran kasus baru Covid-19 berasal dari 16 provinsi.

Berdasarkan data itu pula, belum ada provinsi baru yang mencatat kasus Covid-19 perdana di wilayah mereka.

Dengan demikian, hingga Rabu (8/4/2020) sebaran kasus penularan Covid-19 masih berada di 32 provinsi.

Dari seluruh provinsi, DKI Jakarta menjadi daerah dengan jumlah penularan tertinggi yakni total sebanyak 1.470 kasus sejak Indonesia mengumumkan kasus perdana pada 2 Maret 2020.

Baca juga: Ramayana Depok Dituding Manfaatkan Situasi Covid-19 untuk PHK Karyawan

Berikut data sebaran pasien positif Covid-19 yang dirangkum pemerintah hingga 8 April 2020:

1. Aceh: 1 kasus baru, total 6 pasien

2. Bali: 6 kasus baru, total 49 pasien

3. Banten: 18 kasus baru, total 212 pasien

4. Bangka Belitung: 2 pasien

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim Arief Hidayat Sebut Pemilu 2024 Berbeda, Ada Intervensi Kuat dari Kekuasaan

Hakim Arief Hidayat Sebut Pemilu 2024 Berbeda, Ada Intervensi Kuat dari Kekuasaan

Nasional
Menanti Ramuan Komunikasi Kepemimpinan Prabowo dalam Perumusan Kabinet

Menanti Ramuan Komunikasi Kepemimpinan Prabowo dalam Perumusan Kabinet

Nasional
Hakim Arief: Pemerintah Lakukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur dan Sistematis

Hakim Arief: Pemerintah Lakukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur dan Sistematis

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar

Nasional
'Dissenting Opinion', Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

"Dissenting Opinion", Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

Nasional
Hakim Arief: Cabang Kekuasaan Tak Boleh Sedikit Pun 'Cawe-cawe' dan Memihak di Pemilu

Hakim Arief: Cabang Kekuasaan Tak Boleh Sedikit Pun "Cawe-cawe" dan Memihak di Pemilu

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim MK Arief Hidayat: Pemerintahan Jokowi Bertindak Partisan dalam Pemilu 2024

"Dissenting Opinion", Hakim MK Arief Hidayat: Pemerintahan Jokowi Bertindak Partisan dalam Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Ganjar-Mahfud

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Ganjar-Mahfud

Nasional
Hakim Arief Hidayat: Jangan-jangan Demokrasi Kita Mengarah pada Titik Defisit

Hakim Arief Hidayat: Jangan-jangan Demokrasi Kita Mengarah pada Titik Defisit

Nasional
Hadiri Musrenbang Jabar, Menpan-RB Serukan Pentingnya Digitalisasi

Hadiri Musrenbang Jabar, Menpan-RB Serukan Pentingnya Digitalisasi

Nasional
'Astaghfirullah' dari Kubu Anies Usai MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

"Astaghfirullah" dari Kubu Anies Usai MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Enny: MK Harusnya Perintahkan PSU di Beberapa Daerah

"Dissenting Opinion", Hakim Enny: MK Harusnya Perintahkan PSU di Beberapa Daerah

Nasional
'Dissenting Opinion', Saldi Isra: Bansos Bisa Jadi Kamuflase Dukungan

"Dissenting Opinion", Saldi Isra: Bansos Bisa Jadi Kamuflase Dukungan

Nasional
Tanpa Laporan Pelanggaran TSM ke Bawaslu, MK Anggap Dugaan Pelanggaran Tak Ada

Tanpa Laporan Pelanggaran TSM ke Bawaslu, MK Anggap Dugaan Pelanggaran Tak Ada

Nasional
Beda Pendapat, Saldi Isra: Dalil Politisasi Bansos dan Mobilisasi Aparat Beralasan Menurut Hukum

Beda Pendapat, Saldi Isra: Dalil Politisasi Bansos dan Mobilisasi Aparat Beralasan Menurut Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com