Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/04/2020, 18:05 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako untuk masyarakat kurang mampu diantar setiap pekan.

Menurut Juliari, dalam waktu satu bulan, paket sembako yang diberikan seharga Rp 600.000.

"Bansos berupa sembako dan diantarkan ke rumah dan Pak Presiden minta agar paket sembako diantar setiap minggu," kata Juliari dalam rapat kerja dengan Komisi VIII melalui konferensi video, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Wacana Nyepi Desa Adat, 7.554 Keluarga Miskin di Gianyar akan Diberi Sembako

"Jadi, kalau Rp 600.000 dibagi empat setiap minggu, dapat Rp 150.000 setiap minggu," lanjut dia.

Persiapan pengiriman paket sembako dilakukan mulai 20 April 2020. Ia mengatakan, pembagian sembako tersebut merupakan penugasan khusus yang diminta Presiden Jokowi.

Pembagian sembako diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu baik yang memiliki KTP Jakarta maupun di luar Jakarta.

"Ini penugasan khusus untuk para penduduk Jakarta yang tidak harus KTP Jakarta, tapi pekerja harian di DKI dan mereka sekarang mendapatkan keseluitan karena tidak punya income, makanya ada program khusus ini," lanjut dia.

Baca juga: Sisihkan Gaji, Jaksa Bagikan Sembako untuk Tukang Becak di Probolinggo

Sebelumnya diberitakan, pemerintah pusat tak akan memberi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin di wilayah Jakarta, Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.

Sebab, warga di enam daerah tersebut akan mendapatkan bantuan sosial berupa paket sembako senilai Rp 600.000.

"Akan ada bansos khusus dari Presiden untuk Jabodetabek berupa paket sembako dengan nilai Rp 600.000 per keluarga," kata Menteri Sosial Juliari Batubara usai rapat dengan Presiden, Selasa (7/4/2020).

"Untuk Jabodetabek, yang diputuskan bansosnya bentuknya sembako. BLT (bagi masyarakat) yang di luar (wilayah) itu," sambung dia.

Baca juga: Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, ada 1,7 juta keluarga di wilayah Jabodetabek yang akan menerima paket sembako ini.

Sementara untuk wilayah selain Jabodetabek akan diberikan BLT.

Jumlah yang diterima tiap keluarga juga adalah Rp 600.000 per bulan dan akan diberikan selama tiga bulan, dimulai dari April ini.

"BLT selama tiga bulan dengan indeks juga Rp 600.000 per keluarga," kata Juliari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Nasional
KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

Nasional
Pemerintah Akan Berikan Anggaran 'Booster' ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Pemerintah Akan Berikan Anggaran "Booster" ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Nasional
Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Nasional
Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Nasional
KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

Nasional
Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Nasional
Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Nasional
Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Nasional
Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Nasional
Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Nasional
Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Nasional
Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com