Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Kompas.com - 03/04/2020, 17:38 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat untuk memperbesar skala pengetesan Covid-19 kepada masyarakat sebagai strategi nomor satu.

Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil saat video conference dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jumat (3/4/2020).

"Saya berharap strategi memperbesar pengetesan ini harus jadi nomor 1 hari ini. Kami tidak yakin provinsi lain terlihat kecil sebenarnya itu karena mereka belum melakukan rapid test besar-besar. Saya yakin kalau sudah, kelihatannya akan ditemukan seperti di Jawa Barat," ujar Ridwan.

Baca juga: Cerita Staf Ridwan Kamil Sembuh dari Covid-19, Saksikan Perjuangan Tim Medis Rawat Pasien Corona

Meski demikian, Ridwan mengakui bahwa hal tersebut dikarenakan alat tes yang tidak memadai.

Bahkan, alat untuk mengetes swab saja, kata dia, jumlahnya terbatas.

"Jadi kalau bisa saya sampaikan, perbanyak tempat tes PCR yang akurat," kata dia.

Ia mencontohkan, di Korea Selatan, dari total populasi 51 juta, 300.000 warga di antaranya telah dites atau sekitar 0,6 persen dari jumlah penduduknya.

Dari jumlah tersebut, kata dia, peta sebaran Covid-19 di negara tersebut langsung diketahui.

Jika merujuk pada Korea Selatan, di Indonesia minimal harus ada 2 juta orang yang dites dan dengan jumlah tersebut seharusnya petanya juga bisa ditemukan secara utuh.

"Bagaimana mengejar rasio ratus-ratus ribu itulah peran pemerintah pusat memperbanyak alat tes sehingga kita tahu," kata dia.

"Hari ini rapid test dan PCR baru 50.000. Masih sangat jauh menuju 2 juta. Semoga ini menjadi atensi pemerintah pusat," ucap dia.

Baca juga: Hipmi Jabar Bantah Musda di Karawang sebagai Klaster Penularan Corona

Ridwan mengatakan, hingga Jumat (3/4/2020) ini, di Jawa Barat sudah ada kurang lebih 223 orang yang positif Covid-19.

Mereka yang positif adalah yang telah mengikuti tes swab.

Jawa Barat sendiri, kata dia, menjadi provinsi pertama yang melakukan pengetesan Covid-19 sendiri dengan membeli alat langsung ke Korea Selatan.

Sebab, antrean pengetesan di Balitbangkes Kemenkes sangat panjang yang per harinya hanya sanggup mengetes 200 sampel.

"Kami bisa mengetes 500 sampel di laboratorium kesehatan kami. Dari 500 itu, kami menemukan positif Pak Bima Arya Walikota Bogor, Bupati Karawang, dan Pak Wakil Wali Kota Bandung," kata dia.

Di Jawa Barat, kata dia, terdapat empat klaster penyebaran Covid-19.

Keempat klaster itu adalah seminar ekonomi syariah di Bogor, acara keagamaan kristiani di Bogor, Musda HIPMI di Karawang, dan acara Gereja Bethel di Lembang, Bandung Barat.

Selain itu, pihaknya juga melakukan rapid test yang dilakukan secara door to door, psukesmas, dan rumah sakit, serta drive thru.

Dari rapid test saja, kata dia, pihaknya menemukan 677 kasus positif dari 15.000 yang dites.

Baca juga: Ini Kriteria Warga Jabar yang Akan Dapat Bantuan Selama Wabah Corona

Dari jumlah tersebut baru akan dilanjutkan dengan tes swab untuk menentukan positif Covid-19 atau bukan.

Melalui rapid test juga Pemprov Jabar menemukan 310 orang positif dari semula hanya 7 orang yang positif Covid-19.

"Jadi kesimpulannya semakin kita banyak mengetes, semakin kita tahu virus-virus ini sedang beredar di mana saja," kata dia.

"Maka saya meyakini sebenarnya kasus kita berlipat-lipat, tapi karena kecepatan tidak sebanyak yang kita harapkan, maka data-data itu datang juga seolah sedikit tapi saya yakini berlipat-lipat," ucap Ridwan Kamil. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com