Mahfud: Kebijakan Pemda soal Pembatasan Sosial Berskala Besar Harus Kompak dengan Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah daerah (pemda) mendapat keleluasaan dalam menangani pencegahan penyebaran virus corona. Namun, penanganannya harus dilakukan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

Hal itu ia ungkapkan terkait dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan status kedaruratan kesehatan masyarakat oleh pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk bergerak di dalam kebijakan itu, tetapi tetap dengan ritme kekompakan dengan pemerintah pusat seperti yang selama ini," ujar Mahfud melalui video, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Jokowi: Kita Putuskan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Namun demikian, kata Mahfud, dorongan itu bukan berarti selama ini kebijakan pemerintah daerah tak selaras dengan pemerintah pusat.

Mahfud menuturkan, selama ini langkah penanganan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemda sudah kompak.

"Hanya masyarakat menarasikan secara berbeda-beda saja. Sebenarnya sudah kompak," katanya.

Baca juga: Jokowi Izinkan Pemda Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Syaratnya

Mahfud mengatakan, setiap hari pemerintah pusat berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah.

Dengan begitu, semua elemen masyarakat dalam satu ritme yang sama ketika mengatasi virus corona.

"Semua menyatakan ada di dalam satu komando sehingga kita enggak usah terpancing seakan-akan ada pertentangan antara pusat dan daerah," terang dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam mengatasi pandemi virus corona atau Covid-19.