Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Ungkap Alasan Jokowi Tak Segera Tetapkan Karantina Wilayah

Kompas.com - 31/03/2020, 15:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo benar-benar mempertingkan perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah sebelum memutuskan karantina wilayah akibat wabah virus corona (Covid-19).

Menurut Luhut, itulah alasan utama hingga saat ini pemerintah pusat belum memberlakukan karantina wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

"Presiden tuh selalu berpikiran begini, orang susah itu jangan ditambahin susah lagi gitu lho. Karena mungkin beliau pernah ngalamin keadaan susah waktu masa kecil," kata Luhut dalam siaran video resmi dari Kemenkomarves, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Luhut Sebut Kepastian Karantina Wilayah Diputuskan Pekan Ini

Meski demikian, Luhut menjamin bahwa pemerintah terus memantau situasi keadaan di dalam negeri. Khususnya daerah terdampak virus corona.

Oleh sebab itu, pemerintah pusat tidak membuang opsi karantina wilayah dalam penanganan wabah virus corona.

"Nanti kami mau rapat terakhir (membahas karantina wilayah), kemudian sekali lagi dilaporkan ke Presiden," ujar Luhut.

Saat ini, pemerintah melalui Menteri Keuangan juga tengah menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk memberi insentif masyarakat menengah ke bawah yang terdampak kebijakan karantina wilayah.

Luhut menambahkan, apabila nantinya diberlakukan kebijakan karantina wilayah, pemerintah harus bisa menjamin distribusi kebutuhan pokok masyarakat tetap berlangsung.

Baca juga: Wacana Karantina Wilayah di Jakarta, Warga Minta Ada Bantuan Pemerintah karena Mata Pencaharian Hilang

Dengan demikian masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya meski nantinya ada karantina wilayah.

"Kalau bahan pangan itu sudah diatur sedemikian rupa hampir tidak ada masalahlah. Jadi semua fasilitas untuk bahan pangan itu akan diberikan. Jadi saya tidak melihat itu jadi isu. Tapi tentu harus diawasi ya karena kalau tidak nanti bisa repot juga," ujar Luhut.

"Karena ketersedian 11 bahan pakan itu sekarang semua kami cek masih tersedia. Hanya penyalurannya ini yang perlu kita waspadai jangan sampai terhambat, baik beras gula segala macam itu," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com