Darurat Sipil untuk Penanganan Covid-19 Dinilia Belum Perlu Dilakukan

Kompas.com - 30/03/2020, 17:35 WIB
Pengacara publik YLBHI, Julius Ibrani di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (3/11/2016) Lutfy Mairizal PutraPengacara publik YLBHI, Julius Ibrani di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (3/11/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai belum perlu menerapkan kebijakan darurat sipil untuk mengatasi wabah Covid-19 yang kini sebaran kasusnya kian meluas di Tanah Air.

Sebaliknya, optimalisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinilai lebih tepat dalam menanggulangi persoalan tersebut.

"Oleh karena itu, pemerintah belum saatnya menerepakan keadaan darurat militer dan darurat sipil," kata Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Jokowi Nilai Perlu Physical Distancing Skala Besar Disertai Kebijakan Darurat Sipil

Pemerintah juga perlu memikirkan konsekuensi yang akan timbul dalam penerapan kebijakan tersebut. Baik itu konsekuensi ekonomi, sosial, maupun kesehatan masyarakat, terutama untuk kelompok rentan.

Lebih jauh, Julius menambahkan, sejak awal pemerintah telah melakukan kesalahan dalam menangani wabah Covid-19.

Sebelum menetapkan masa tanggap darurat nasional, sesuai dengan UU Penanggulangan Bencana, Presiden Joko Widodo seharusnya menerbitkan keputusan presiden terkait penetapan status bencana nasional yang akan menjadi payung hukum penerapan kebijakan pembatasan sosial.

Baca juga: Jika Darurat Sipil Diterapkan, Jokowi Minta Apotek dan Toko Sembako Tetap Buka

"Keppres soal penetapan status bencana nasional itu harus mengatur pula dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap masyarakat," kata dia.

Ia pun mendesak agar pemerintah dapat membuat alur komando kendali bencana yang lebih jelas.

Ketiadaan pengaturan struktur komando kendali bencana di dalam Keppres 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membuat penanganan persoalan ini berjalan parsial dan tidak terkoordinasi.

"Komando pengendalian ini harus langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo," ujar dia.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 129, Total Ada 1.414 Pasien Covid-19 di Indonesia

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Nasional
Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Nasional
BREAKING NEWS: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Selasa, 13 April 2021

BREAKING NEWS: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Selasa, 13 April 2021

Nasional
Peluncuran TV dan Radio Polri, Kapolri: Agar Lebih Dekat Masyarakat

Peluncuran TV dan Radio Polri, Kapolri: Agar Lebih Dekat Masyarakat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Enam Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Enam Saksi

Nasional
Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Nasional
LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

Nasional
Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X