Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/03/2020, 17:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta pegawai bea cukai dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tak mempersulit masuknya Alat Pelindung Diri (APD) dari luar negeri.

"Kita sudah menempatkan pegawai bea cukai di pelabuhan udara dan perlintasan darat dan laut agar tidak mempersulit masuknya barang-barang dari luar," ujar Mahfud melalui konferensi video, Senin (23/3/2020).

"Pun Kementerian Kesehatan juga diminta untuk membuat mekanisme yang lebih instan, yang lebih cepat," katanya.

Baca juga: PB IDI: Kami Butuh Banyak APD

Mahfud mengungkapkan, sebelumnya masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan alat kesehatan (alkes) maupun APD.

Berkaca dengan hal itu, pemerintah pun memutuskan bahwa kebijakan harus dipermudah agar bisa mengimpor logistik dari luar negeri.

Pasalnya, terang Mahfud, sebelumnya juga masyarakat mengeluhkan adanya faktor birokrasi di sektor Kemenkes dalam mendatangkan APD.

"Sekarang sudah ada jalur online yang bisa dipaket di situ untuk minta izin masuk jenis barang apa, biasanya bisa dilayani, ini boleh ini tidak boleh, itu kebijakannya," katanya.

Baca juga: Penjelasan Pemkot soal APD Penanganan Corona di Tangsel Belum Memadai

Mahfud menambahkan, situasi saat ini yang paling penting adalah bagaimana APD tersedia dan dapat dimanfaatkan di tengah wabah virus corona.

"Yang terpenting itu bagaimana mempermudah dan menyediakan dan menyampaikannya kepada masyarakat, jumlahnya itu tergantung kebutuhan," terang dia.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan mendatangkan 8 ton lebih bantuan alat kesehatan dari China ke Indonesia. Adapun total bantuan yang diberikan China yakni sebanyak 12 ton.

Bantuan tersebut berisi alat pelindung diri (APD) yang diangkut Pesawat Hercules dan tiba di di Lanud Halim Perdana Kusuma, Senin (23/3/2020) pukul 10.45 WIB.

Baca juga: RS Dr Moewardi Surakarta Mampu Produksi APD Sendiri

APD yang diberikan terdiri atas 7,2 ton protective clothing, 128 kg N95 mask, 110 kg disposable gloves, 700 kg disposable mask, dan 775 kg goggles.

Pada kesempatan itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolik APD kepada Kapuskes TNI, Kepala RSPAD, Kepala RS Suyoto, Kapuskes Angkatan Darat, Kadiskes Angkatan Laut, dan Kadiskes Angkatan Udara.

Prabowo mengatakan, upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan seluruh unsur yang terlibat bekerjasama dengan negara sahabat seperti China dalam menghadapi ancaman covid-19.

"Ada 12 ton APD, (kerjasama seperti ini) akan dilaksanakan terus-menerus," kata Prabowo di Lanud Halim Perdana Kusuma, Senin (23/3/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Nasional
Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Sidang Duplik Hari Ini, Selangkah Lagi Menuju Vonis

Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Sidang Duplik Hari Ini, Selangkah Lagi Menuju Vonis

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Nasional
Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Nasional
PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

Nasional
Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Nasional
Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Nasional
Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Nasional
Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Nasional
Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Nasional
Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Nasional
Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Nasional
Dalam Tuntutan, Jaksa Sebut Irfan Kurnia Terbukti Korupsi Bersama-sama Anggota dan Purnawirawan TNI AU

Dalam Tuntutan, Jaksa Sebut Irfan Kurnia Terbukti Korupsi Bersama-sama Anggota dan Purnawirawan TNI AU

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme | KPK soal Wacana Biaya Haji Naik

[POPULER NASIONAL] Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme | KPK soal Wacana Biaya Haji Naik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.