Kompas.com - 20/03/2020, 20:16 WIB
Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh telah menyiapkan ruangan khusus untuk penangan pasien wabah virus corona, ruang khusus yang diberi nama RICU  (Respiratory Intensive Care Unit) itu tersedia enam kamar lengkap dengan berbagai fasilita dan tenaga medis. KOMPAS.COM/TEUKU UMARRumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh telah menyiapkan ruangan khusus untuk penangan pasien wabah virus corona, ruang khusus yang diberi nama RICU (Respiratory Intensive Care Unit) itu tersedia enam kamar lengkap dengan berbagai fasilita dan tenaga medis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak pemerintah segera mendistribusikan Alat Pelindung Diri (APD) yang diperuntukan bagi tenaga medis di rumah sakit daerah.

“Pemerintah harus segera mendistribusikan APD sesuai panduan WHO untuk pencegahan dan pengendalian virus corona ke tenaga medis hingga ke daerah-daerah. Ini mendesak," ujar Usman dalam keterangan tertulis, Jumat (20/3/2020).

Baca juga: Begini Kondisi Tenaga Medis Tanpa APD Layak Saat Tangani Covid-19

Desakan tersebut sehubungan dengan adanya ancaman mogok kerja yang dilakukan tenaga medis Rumah Sakit Umum yang menangani pasien positif corona di Sulawesi Tenggara.

Ancaman tersebut terjadi karena minimnya suplai APD di lingkungan kerja mereka.

Diketahui, rumah sakit tersebut kekurangan masker dan jas pelindung diri atau hazardous materials suit (hazmat).

Baca juga: Sri Mulyani Siapkan Rp 6,1 Triliun untuk Insentif Tenaga Medis Corona

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Usman menegaskan, jika mereka bekerja tanpa perlindungan pemerintah, maka keselamatan tim medis yang notabene sebagai garda terdepan justru terancam.

Terlebih, sebelumnya Presiden Joko Widodo juga mengumumkan perlindungan maksimal bagi tenaga medis.

"Seharusnya ancaman mogok ini tidak perlu terjadi jika pemerintah benar-benar telah memenuhi hak-hak tenaga kesehatan," tegas Usman.

Baca juga: Pemerintah Tambah 10.000 Alat Pelindung Diri untuk Tenaga Medis

Usman mengatakan mogok massal pekerja kesehatan di Kendari benar-benar bisa terjadi jika pemerintah tidak menjamin hak-hak mereka.

Bahkan, kata dia, aksi tersebut tidak menutup kemungkinan bisa meluas ke wilayah lainnya jika pemerintah tak memberi jaminan keselamatan tenaga medis.

Menurutnya, dalam situasi darurat ini, jika hak tenaga medis tidak dipenuhi, maka hak atas kesehatan masyarakat dalam bahaya serius.

Baca juga: Jokowi Berikan Apresiasi ke Tenaga Medis, Garda Terdepan Penanganan Covid-19

Karena itu, lanjut dia, tak ada jalan lain kecuali pemerintah segera memenuhi hak-hak para dokter, perawat, bidan atau pekerja kesehatan lainnya.

"Termasuk memastikan peralatan, pelatihan dan dukungan psikologis yang memadai," terang Usman.

Dia pun meminta pemerintah pusat dan pemerintah dapat meningkatkan koordinasi dan transparansi kepada masyarakat.

“Prioritas negara saat ini harus benar-benar difokuskan untuk memenuhi hak atas informasi dan hak kesehatan seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 7 Kasus, Total 32 Orang Meninggal akibat Covid-19

Pemerintah sudah menyiapkan alat pelindung diri (APD) tambahan untuk tenaga medis yang menangani pasien virus corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (20/3/2020).

"Kemudian APD juga sudah kita dapatkan sekitar 10.000 lebih kemudian masker juga lebih dari 150.000. Kemudian sarung tangan dan sebagainya," kata Yuri.

"Artinya posisi logistik kita untuk layanan perawatan di rumah sakit cukup," ujar dia.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 60, Total Ada 369 Kasus Covid-19 di Indonesia

Menurut Yuri, tambahan APD tersebut bisa didapatkan di Dinas Kesehatan masing-masing provinsi.

"Sudah barang tentu para pelaksana di rumah sakit silakan untuk kemudian mengaksesnya melalui Dinas Kesehatan Provinsi," ucap Yuri.

Sebelumnya, beberapa rumah sakit yang menangani pasien terjangkit Covid-19 mengeluhkan kurangnya stok APD.

Baca juga: 25 Tenaga Medis di Jakarta Positif Corona, 1 Orang Meninggal Dunia

 

Berbagai lembaga pun mulai menggalang dana untuk membantu penambahan stok APD tenaga medis.

Ada juga seorang tenaga medis yang meninggal dunia karena terjangkit Covid-19.

Sejak saat itu, pemerintah diminta memperhatikan aspek keselamatan tenaga medis ketika menangani pasien Covid-19.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.