Salin Artikel

Minim Suplai, Pemerintah Diminta Segera Distribusikan APD ke Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak pemerintah segera mendistribusikan Alat Pelindung Diri (APD) yang diperuntukan bagi tenaga medis di rumah sakit daerah.

“Pemerintah harus segera mendistribusikan APD sesuai panduan WHO untuk pencegahan dan pengendalian virus corona ke tenaga medis hingga ke daerah-daerah. Ini mendesak," ujar Usman dalam keterangan tertulis, Jumat (20/3/2020).

Desakan tersebut sehubungan dengan adanya ancaman mogok kerja yang dilakukan tenaga medis Rumah Sakit Umum yang menangani pasien positif corona di Sulawesi Tenggara.

Ancaman tersebut terjadi karena minimnya suplai APD di lingkungan kerja mereka.

Diketahui, rumah sakit tersebut kekurangan masker dan jas pelindung diri atau hazardous materials suit (hazmat).

Usman menegaskan, jika mereka bekerja tanpa perlindungan pemerintah, maka keselamatan tim medis yang notabene sebagai garda terdepan justru terancam.

Terlebih, sebelumnya Presiden Joko Widodo juga mengumumkan perlindungan maksimal bagi tenaga medis.

"Seharusnya ancaman mogok ini tidak perlu terjadi jika pemerintah benar-benar telah memenuhi hak-hak tenaga kesehatan," tegas Usman.

Usman mengatakan mogok massal pekerja kesehatan di Kendari benar-benar bisa terjadi jika pemerintah tidak menjamin hak-hak mereka.

Bahkan, kata dia, aksi tersebut tidak menutup kemungkinan bisa meluas ke wilayah lainnya jika pemerintah tak memberi jaminan keselamatan tenaga medis.

Menurutnya, dalam situasi darurat ini, jika hak tenaga medis tidak dipenuhi, maka hak atas kesehatan masyarakat dalam bahaya serius.

Karena itu, lanjut dia, tak ada jalan lain kecuali pemerintah segera memenuhi hak-hak para dokter, perawat, bidan atau pekerja kesehatan lainnya.

"Termasuk memastikan peralatan, pelatihan dan dukungan psikologis yang memadai," terang Usman.

Dia pun meminta pemerintah pusat dan pemerintah dapat meningkatkan koordinasi dan transparansi kepada masyarakat.

“Prioritas negara saat ini harus benar-benar difokuskan untuk memenuhi hak atas informasi dan hak kesehatan seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Pemerintah sudah menyiapkan alat pelindung diri (APD) tambahan untuk tenaga medis yang menangani pasien virus corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (20/3/2020).

"Kemudian APD juga sudah kita dapatkan sekitar 10.000 lebih kemudian masker juga lebih dari 150.000. Kemudian sarung tangan dan sebagainya," kata Yuri.

"Artinya posisi logistik kita untuk layanan perawatan di rumah sakit cukup," ujar dia.

Menurut Yuri, tambahan APD tersebut bisa didapatkan di Dinas Kesehatan masing-masing provinsi.

"Sudah barang tentu para pelaksana di rumah sakit silakan untuk kemudian mengaksesnya melalui Dinas Kesehatan Provinsi," ucap Yuri.

Sebelumnya, beberapa rumah sakit yang menangani pasien terjangkit Covid-19 mengeluhkan kurangnya stok APD.

Berbagai lembaga pun mulai menggalang dana untuk membantu penambahan stok APD tenaga medis.

Ada juga seorang tenaga medis yang meninggal dunia karena terjangkit Covid-19.

Sejak saat itu, pemerintah diminta memperhatikan aspek keselamatan tenaga medis ketika menangani pasien Covid-19.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/20/20163661/minim-suplai-pemerintah-diminta-segera-distribusikan-apd-ke-daerah

Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke