Jumlah Warga Indonesia Berisiko Terjangkit Corona Capai 700.000 Orang

Kompas.com - 20/03/2020, 20:01 WIB
Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/3/2020). Dalam keterengan pers tersebut Achmad Yurianto menyebutkan pasien 01 dan 02 positif COVID-19 mengalami tekanan psikoligis akibat identitasnya terpublikasi namun mereka sudah tidak lagi mengeluhkan rasa sakit sedangkan pasien 03 dan 04 kondisi sudah lebih membaik dan pasien 05 dan 06 tidak mengalami keluhan fisik. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AJuru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/3/2020). Dalam keterengan pers tersebut Achmad Yurianto menyebutkan pasien 01 dan 02 positif COVID-19 mengalami tekanan psikoligis akibat identitasnya terpublikasi namun mereka sudah tidak lagi mengeluhkan rasa sakit sedangkan pasien 03 dan 04 kondisi sudah lebih membaik dan pasien 05 dan 06 tidak mengalami keluhan fisik. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, jumlah warga Indonesia yang berisiko terjangkit virus corona mencapai 600.000 hingga 700.000 orang.

Hal itu disampaikan Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (20/3/2020).

"(Menurut) data, kemungkinan yang kita miliki, yakni population of risk, adanya kelompok orang yang berisiko (terjangkit virus corona) adalah pada kisaran 600.000 hingga 700.000 (orang)," ujar Yuri.

Baca juga: Indonesia Mulai Tes Massal Covid-19, Ini Rekomendasi Forum Ilmuwan

Angka tersebut didasarkan dari simulasi penelusuran siapa saja yang selama 14 hari terakhir melakukan kontak dekat dengan pasien positif corona.

Seluruh orang yang tercatat pun akan diperiksa kesehatannya, apakah mereka juga terjangkit virus yang sama atau tidak.

"Apabila dia (pasien positif corona) berada di rumah, maka seluruh rumah akan diperiksa. Apabila dia melakukan aktivitas di kantor, maka seluruh orang di kantor, di dalam ruang kerja itu akan dilakukan pemeriksaan," papar Yuri.

Baca juga: Jokowi Instruksikan Tes Massal, Ini yang Harus Diperhatikan soal Rapid Test Virus Corona

Oleh sebab itu, pemerintah telah memutuskan untuk melaksanakan tes virus corona masal.

"Pemerintah akan melaksanakan pemeriksaan secara masal. Dikonotasikan bahwa pemeriksaan secara massal itu adalah pemeriksaan yang mempunyai peluang kontak dengan kasus positif," lanjut Yuri.

Merujuk pada simulasi di atas, Yuri memastikan, pemerintah menyiapkan sekitar 1 juta alat tes agar pelaksanaan tes masal berlangsung lancar.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Siapkan Obat Covid-19, Jumlah Sekitar 5 Juta Butir

Meski demikian, Yuri menekankan bahwa orang yang dites virus corona hanyalah yang tercatat pernah kontak dekat dengan pasien positif penyakit Covid-19.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X