Pemerintah Tak Akan Ungkap Hasil Tes Covid-19 Para Pejabat Negara

Kompas.com - 18/03/2020, 19:09 WIB
Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (kanan) memberikan keterangan terkait penanganan virus corona di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (18/3/2020). Yuri mengatakan pemerintah kedepannya akan menerapkan tes cepat (rapid test) COVID-19 melalui darah yang hasilnya dapat keluar lebih cepat, dapat dilakukan oleh seluruh rumah sakit di Indonesia dan akan efektif dilakukan kepada pasien yang telah terjangkit virus corona selama satu minggu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayJuru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (kanan) memberikan keterangan terkait penanganan virus corona di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (18/3/2020). Yuri mengatakan pemerintah kedepannya akan menerapkan tes cepat (rapid test) COVID-19 melalui darah yang hasilnya dapat keluar lebih cepat, dapat dilakukan oleh seluruh rumah sakit di Indonesia dan akan efektif dilakukan kepada pasien yang telah terjangkit virus corona selama satu minggu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto memastikan hasil pemeriksaan Covid-19 terhadap para pejabat negara tidak akan diungkapkan.

Penyebabnya, karena sifat pemeriksaan yang mereka jalani merupakan general check-up.

"Beberapa waktu lalu kita sudah periksa covid-19 pada beberapa pejabat dan perangkatnya. Pemeriksaan ini sifatnya general check-up. Oleh karena itu bukan hak kami untuk merilis," ujar Yuri dalam jumpa pers di Graha BNPB, Rabu (18/3/2020).

Baca juga: Kondisi Presiden-Wapres dan Jajaran Menteri Pasca Tes Corona

Menurut Yuri, hasil pemeriksaan itu telah diserahkan kepada masing-masing pejabat dan sudah menjadi hak mereka.

Sehingga, masing-masing pejabat menurut dia sudah memahami apa yang harus dilakukan menyikapi hasil itu.

"Kami tak akan mengungkap karena sifatnya general check-up. Kecuali kalau (yang dites) pasien, penderita kami akan hitung itu. Ini bukan apa-apa ya, memang prosedurnya seperti itu," tegas Yuri.

Baca juga: Positif Covid-19, Kondisi Menhub Budi Karya Dilaporkan Stabil dan Membaik

Sebelumnya, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menjalani pemeriksaan tes corona setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif Covid-19.

Budi Karya sebelumnya diketahui mengikuti rapat terbatas di Istana pada 11 Maret 2020.

Kemudian pada Sabtu (14/3/2020), Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan bahwa Budi Karya positif Covid-19.

Baca juga: Menteri yang Kontak Dekat dengan Menhub Dipastikan Dalam Kondisi Baik

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona Achmad Yurianto menyebut, Budi Karya sebagai pejabat negara yang diidentifikasi sebagai pasien kasus ke-76.

Sebelum mengikuti rapat terbatas, Budi diketahui menyambut kru kapal pesiar Diamond Princess yang baru saja dipulangkan ke Tanah Air pada awal Maret 2020.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X