Pemerintah Tak Akan Ungkap Hasil Tes Covid-19 Para Pejabat Negara

Kompas.com - 18/03/2020, 19:09 WIB
Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (kanan) memberikan keterangan terkait penanganan virus corona di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (18/3/2020). Yuri mengatakan pemerintah kedepannya akan menerapkan tes cepat (rapid test) COVID-19 melalui darah yang hasilnya dapat keluar lebih cepat, dapat dilakukan oleh seluruh rumah sakit di Indonesia dan akan efektif dilakukan kepada pasien yang telah terjangkit virus corona selama satu minggu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayJuru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (kanan) memberikan keterangan terkait penanganan virus corona di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (18/3/2020). Yuri mengatakan pemerintah kedepannya akan menerapkan tes cepat (rapid test) COVID-19 melalui darah yang hasilnya dapat keluar lebih cepat, dapat dilakukan oleh seluruh rumah sakit di Indonesia dan akan efektif dilakukan kepada pasien yang telah terjangkit virus corona selama satu minggu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto memastikan hasil pemeriksaan Covid-19 terhadap para pejabat negara tidak akan diungkapkan.

Penyebabnya, karena sifat pemeriksaan yang mereka jalani merupakan general check-up.

"Beberapa waktu lalu kita sudah periksa covid-19 pada beberapa pejabat dan perangkatnya. Pemeriksaan ini sifatnya general check-up. Oleh karena itu bukan hak kami untuk merilis," ujar Yuri dalam jumpa pers di Graha BNPB, Rabu (18/3/2020).

Baca juga: Kondisi Presiden-Wapres dan Jajaran Menteri Pasca Tes Corona

Menurut Yuri, hasil pemeriksaan itu telah diserahkan kepada masing-masing pejabat dan sudah menjadi hak mereka.

Sehingga, masing-masing pejabat menurut dia sudah memahami apa yang harus dilakukan menyikapi hasil itu.

"Kami tak akan mengungkap karena sifatnya general check-up. Kecuali kalau (yang dites) pasien, penderita kami akan hitung itu. Ini bukan apa-apa ya, memang prosedurnya seperti itu," tegas Yuri.

Baca juga: Positif Covid-19, Kondisi Menhub Budi Karya Dilaporkan Stabil dan Membaik

Sebelumnya, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menjalani pemeriksaan tes corona setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif Covid-19.

Budi Karya sebelumnya diketahui mengikuti rapat terbatas di Istana pada 11 Maret 2020.

Kemudian pada Sabtu (14/3/2020), Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan bahwa Budi Karya positif Covid-19.

Baca juga: Menteri yang Kontak Dekat dengan Menhub Dipastikan Dalam Kondisi Baik

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona Achmad Yurianto menyebut, Budi Karya sebagai pejabat negara yang diidentifikasi sebagai pasien kasus ke-76.

Sebelum mengikuti rapat terbatas, Budi diketahui menyambut kru kapal pesiar Diamond Princess yang baru saja dipulangkan ke Tanah Air pada awal Maret 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X