Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LBH Masyarakat Desak Pemerintah Pusat Perbaiki Koordinasi dengan Daerah Terkait Penerapan Social Distancing

Kompas.com - 17/03/2020, 12:49 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Ricky Gunawan menilai, pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum mampu berkoordinasi dengan baik dalam penerapan imbauan social distancing terkait penyebaran Covid-19 atau virus corona.

Minimnya koordinasi nampak terlihat ketika terjadinya penumpukan penumpang bus Trans Jakarta, dan MRT pada Senin, (16/3/2020) di Jakarta.

"Kami melihat ada komunikasi yang kurang sehat antara presiden dengan Gubernur Jakarta. Kami mendesak, di masa krisis di mana keselamatan rakyat menjadi taruhannya, para pemimpin menahan dan menunda segala jenis persaingan individual atau politik," ujar Ricky dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3/2020).

Baca juga: Cegah Corona, Risma Terapkan Social Distancing, Lockdown Bukan Pilihan

Ricky mengatakan, kebijakan social distancing sejauh ini belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan ketersediaan pelayanan rumah sakit.

Dalam pelbagai edaran, katanya, pemerintah memang telah mengumumkan sejumlah rumah sakit yang disiapkan untuk menangani pasien Covid-19.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal-hal yang sama sekali bertentangan.

"Sejumlah laporan membeberkan betapa buruknya pelayanan dan respon rumah sakit di Jakarta terhadap warga yang bermaksud memeriksakan diri," kata dia.

Baca juga: Risma Berlakukan Social Distancing di Surabaya, Jarak Duduk 1 Meter Saat Rapat

Dia mengatakan, belum optimalnya pelayanan rumah sakit menandakan bahwa rumah sakit belum siap menangani pasien.

"Buruknya respon rumah sakit menunjukkan betapa rumah sakit-rumah sakit itu sama sekali tidak siap menangani pasien terutama para pasien dari kalangan rakyat biasa," katanya.

Diberitakan sebelumnya, penerapan layanan bus transjakarta yang hanya melayani 13 rute dengan headway 20 menit tampaknya tak berjalan mulus.

Layanan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur DKI Jakarta tentang pembatasan angkutan umum di DKI Jakarta guna mencegah potensi penularan Covid-19 yang disebabkan virus corona tipe 2.

Baca juga: Trending #DiRumahAjaDulu dan Mengapa Social Distancing Bisa Tekan Penularan Virus Corona?

Penumpukan justru terjadi di sejumlah halte, salah satunya di Halte Mangga Besar.

Seorang pengguna transjakarta, Lia Muspiroh, mengatakan, penumpang yang mengantre di Halte Mangga Besar menumpuk.

Padahal, saat belum ada pembatasan, halte ini kerap lengang.

"Desakan banget sih enggak, tapi dalam busnya desakan. Sebagian juga nunggu bus berikutnya karena sudah enggak muat, yang padahal bus berikutnya juga penuh," ucap Lia saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/3/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com