Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WHO Tetapkan Corona Sebagai Pandemi Global, Kalla Minta Pemerintah Ambil Tindakan

Kompas.com - 12/03/2020, 13:54 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah harus menyiapkan dengan sungguh-sungguh tindakan preventif atau pencegahan penyebaran virus corona.

Apalagi, saat ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga sudah memutuskan wabah virus corona menjadi pandemi global.

Oleh karena itu, kata dia, Indonesia harus segera melakukan tindakan preventif.

Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Perkembangan Wabah Virus Corona seperti Deret Ukur

Kalla mencotohkan Amerika Serikat yang sudah melarang orang-orang Eropa untuk masuk ke wilayah mereka karena begitu urgennya wabah tersebut.

"Ini musuh yang tak kelihatan dan bahaya yang tidak ketahuan, jadi preventifnya yang harus kita lakukan. Karena itu semua, tempat keramaian bersih, steril. Kalau tidak, itu bahaya," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Menurut Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini, salah satu solusi efektif untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia adalah dengan menutup wilayah atau lockdown.

Baca juga: Lockdown Italia di Tengah Virus Corona, Ini Aturan yang Perlu Diketahui

Ia mengatakan, upaya China saat ini dalam menangani corona dengan melakukan lockdown dinilai berhasil memperlambat penyebaran meski tak dapat mencegahnya 100 persen.

"Salah satunya itu (lockdown). China berhasil memperlambat dan tidak mencegah 100 persen karena lockdown itu," ujar dia.

China, kata dia, berhasil melakukan lockdown karena mereka merupakan negara yang disiplin untuk melaksanakan itu.

Baca juga: Serangan Virus Corona: Perdana Menteri Denmark Lakukan Lockdown

Provinsi Hubei di negara tersebut telah di-lockdown sejak virus corona menyebar pertama kali dari Kota Wuhan.

Ekonomi mereka juga sangat siap dan kuat sehingga bisa melaksanakannya.

Meskipun demikian, ia menilai Indonesia juga pasti bisa melakukannya asalkan kesiapan ekonomi dan banyak hal lainnya harus sangat mumpuni.

Baca juga: Update Virus Corona di Indonesia: 34 Terinfeksi, 2 Sembuh, dan 1 Meninggal Dunia

"Kalau diinstruksikan pasti bisa (Indonesia lockdown), tapi memang harus siap ekonominya, siap macam-macamnya," kata dia.

Di Indonesia sendiri saat ini sudah terdapat 34 kasus Covid-19 yang dinyatakan positif.

Satu orang di antaranya, yakni pasien Kasus 25 dinyatakan meninggal dunia.

Pasien tersebut merupakan seorang WNA berusia 53 tahun yang dirawat di RSUP Sanglah, Bali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com