Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Munas HKTI, Jokowi Sindir Petani yang Hanya Tanam Karet dan Sawit

Kompas.com - 12/03/2020, 12:43 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS com - Presiden Joko Widodo menyindir para petani jauh lebih senang menanami lahannya dengan komoditas tertentu seperti sawit dan karet. Padahal, Jokowi menekankan bahwa Indonesia memiliki peluang besar di komoditas buah-buahan tropis.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Munas Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

"Kita juga harus fokus memilih komoditas yang memiliki nilai yang tinggi dan memiliki ceruk pasar yang besar. Komoditasnya dipilih betul-betul. Komoditas jangan yang itu-itu saja," kata Presiden.

Baca juga: Luhut: Investasi Kelapa Sawit Belum Tentu Untungkan Masyarakat Lokal...

 

Padahal menurut Jokowi, buah-buahan tropis merupakan salah satu komoditas yang menjanjikan.

Tapi kenyataannya saat ini, kebanyakan petani malah memilih menggarap sawit dan karet.

Akibatnya, ketika dua harga komoditas itu jatuh, banyak yang terdampak.

"Saya mau tanya, ada yang memiliki 10.000 hektar yang hanya ditanami buah tropis di negara kita? Yang banyak sekarang ini kita tanamnya sawit, ya kan, karet. Dari dulu itu-itu saja yang ditanam. Sawit, karet, nanti pas harganya turun seperti sekarang karet turun, sakit bareng-bareng," kata Jokowi.

Baca juga: Harga Karet Jeblok, Jokowi Janji Pemerintah Beli dari Petani

Padahal, menurut Jokowi, banyak negara lain yang menginginkan buah tropis milik Indonesia.

Salah satu yang paling dicari adalah buah manggis. Tapi pasokannya justru tidak tersedia.

"Permintaan banyak tapi barangnya enggak ada. Banyak sekali permintaan tapi barangnya enggak ada. Kita mau bicara apa. Dari Timur Tengah, Eropa, dari Tiongkok (mau impor manggis), tapi barangnya enggak ada. Mestinya kan ada," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta beberapa anggota HKTI membuka kebun manggis untuk meningkatkan pasokan.

"Dari HKTI satu dua yang memiliki kebun manggis. Tidak usah banyak-banyak lah, tidak usah 100.000 hektar, tapi 5.000 hektar. Minta lahan segitu kan mudah. Asal jangan di Jawa. Masih banyak lahan kita," kata Jokowi.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com