Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lebih Tinggi dari Corona, Kasus DBD Tembus 17.820 se-Indonesia

Kompas.com - 11/03/2020, 17:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan mencatat, sejak Januari hingga 11 Maret 2020, terdapat 17.820 kasus penularan Demam Berdarah Dengue (DBD) di seluruh Indonesia.

"Jumlah kasus DBD per 11 Maret 2020 tercatat sebanyak 17.820 kasus," ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Siti Nadia Tarmizi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (11/6/2020).

Dari jumlah itu, tercatat angka kematiannya berjumlah 104 kasus.

Baca juga: 87 Orang Terjangkit DBD di Tangsel, Pemkot Cek Ketersediaan Trombosit

Jumlah ini jauh lebih banyak dari kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia yang berjumlah 24 kasus dengan kasus kematian berjumlah satu.

Siti menambahkan, kasus kematian akibat penyakit DBD paling banyak terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Ada 32 (kasus kematian) dari 104 kematian ada di Provinsi NTT. Dari jumlah itu (32 kematian di NTT), sebanyak 14 kasus di antaranya terjadi di Kabupaten Sikka," lanjut Siti.

Baca juga: Musim Hujan Datang, Waspada Demam Berdarah Dengue (DBD)!

Berikut 10 provinsi yang berdasarkan catatan Kemenkes paling banyak ditemukan kasus DBD:

1. Lampung (3.423 kasus)

2. NTT (2.711 kasus),

3. Jawa Timur (1.761 kasus),

4. Jawa Barat (1.420 kasus),

5. Jambi (703 kasus),

6. Jawa Tengah (648 kasus),

7. Riau (602 kasus),

8. Sumatera Selatan (593 kasus),

9. DKI Jakarta (583 kasus) dan

10. NTB (558 kasus).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com