Pemerintah Diminta Terbitkan Perpres Percepatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta menerbitkan peraturan presiden (perpres) dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan demi mencapai target kemiskinan nol persen.

Hal tersebut disampaikan Ketua Koperasi Nasari Syariah Chandra Saritua usai bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

"Kami juga mengusulkan kepada Pak Wapres supaya pemerintah bisa mengeluarkan Perpres untuk percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan," ujar Chandra.

Baca juga: Mendag: Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Pemerintah Berkomitmen Revitalisasi Pasar Rakyat

Jika sudah ada perpres, Chandra menuturkan, percepatan tersebut bisa dilakukan dengan membentuk badan nasional percepatan.

Badan tersebut bertugas untuk mengakselerasi dan membantu koordinasi dengan 18 kementerian yang memiliki program-program usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Kementerian-kementerian BUMN mengoordinasi supaya akselerasi dan visi-misi Bapak Presiden-Wakil Presiden nol persen itu bisa terealisasi," kata dia.

Chandra berharap, koperasi bisa terlibat dalam program-program guna mengejar target kemiskinan nol persen.

Baca juga: Wapres Minta Pesantren Jadi Pusat Gerakan Ekonomi Kerakyatan

Ia pun menginginkan di era saat ini, koperasi tidak dipandang sebelah mata dan berganti image menjadi lebih kekinian untuk menggaet anak muda dan milenial.

Salah satu caranya adalah menggunakan platform digital dalam merangkul para wirausahawan agar bergabung dengan koperasi dan membuat aplikasi bagi para anggota koperasi tersebut.