Ma'ruf Ingin Koperasi Digalakkan Agar Ekonomi Kerakyatan Jadi Tulang Punggung

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, ingin menjadikan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Hal itu disampaikan Ma'ruf dalam peluncuran buku berjudul "The New Indonesia Economics Perspective: The Ma'ruf Amin Way", di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat (1/2/2019). Buku itu berisikan gagasannya terkait ekonomi keumatan.

Ma'ruf menyadari masih ada kesenjangan ekonomi yang terjadi pada masyarakat Indonesia.

Baca juga: Pesan Persaudaraan dalam Buku Ekonomi Keumatan The Maruf Amin Way

Menurutnya, tata kelola ekonomi selama ini yang mengutamakan pengusaha besar sehingga diharapkan keuntungannya menetes ke bawah atau trickle down effect, tidak terjadi.

Oleh karena itu, Ma'ruf menggagas ekonomi kerakyatan atau yang berlandaskan pembangunan dari bawah (bottom-up economics development).

"Perlu ada perubahan-perubahan yang signifikan, yang fundamental, untuk membangun ini, yaitu membangun ekonomi dari bawah atau istilahnya membangun ekonomi kerakyatan, bottom-up economics," terang Ma'ruf.

Baca juga: Mengenal Santripreneur, Program Kemitraan Ekonomi Umat

Realisasinya, kata Ma'ruf, melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), para santri yang berwirausaha atau disebut santripreneur, dan koperasi.

Menurutnya, diperlukan sinergi antara perusahaan besar dengan koperasi untuk mewujudkan tata kelola ekonomi kerakyatan ini.

"Kita ingin ini menjadi kebijakan dan gerakan, terutama gerakan koperasi. Ini memang menjadi motor utama ke depan supaya ekonomi kerakyatan benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi nasional kita," jelasnya.

Baca juga: Kisah Santripreneur asal Bandung, Berbagi dalam Keterbatasan

Mantan Rais Aam PB NU ini mengatakan kolaborasi antara koperasi dan perusahaan besar sudah mulai diterapkan.

Ia kemudian mencontohkan beberapa proyek kerja sama antara koperasi dengan perusahaan besar misalnya dalam penanaman jagung dan singkong.

Tak hanya kolaborasi, pelaksanaan ekonomi kerakyatan juga membutuhkan dukungan dan komitmen pemerintah, misalnya melalui kemudahan regulasi.

Harapannya, kata Ma'ruf, Indonesia dapat menjadi lebih maju, sejahtera, dan sejajar dengan negara-negara maju yang lain.