Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA Imbau Publik Tak Sebarkan Video Bullying Siswi SMA di Sulut

Kompas.com - 10/03/2020, 13:04 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan video perundungan (bullying) siswi sekolah menengah atas (SMA) yang kini viral di media sosial.

Ia juga meminta publik tak menampilkan identitas korban.

"Saya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan video yang menampilan identitas korban sesuai Pasal 64I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," kata Bintang melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (10/3/2020).

Bintang mengatakan, dirinya sudah mencermati isi video tersebut.

Baca juga: Heboh Video Siswi SMK Digerayangi Paksa di Bolaang Mongondow, Pelaku dan Korban 1 Jurusan di Sekolah

Ia pun merasa geram dan prihatin lantaran video itu menunjukkan adanya tindakan perundungan sekaligus kekerasan.

Apalagi, peristiwa tersebut terjadi diinstutusi pendidikan.

“Saya merasa prihatin dan geram terhadap video tersebut yang kami anggap sebagai bentuk kekerasan dan perundungan terhadap siswi," ujarnya.

Bintang mengatakan, untuk menindaklanjuti video tersebut, Kementerian PPPA telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak seperti tim cyber crime Bareskrim Polri, Reskrim, dan pihak sekolah.

Baca juga: Menteri PPPA Geram Siswi SMA di Sulut Digerayangi Sambil Direkam

Dijadwalkan, pagi ini kepolisian setempat akan mendatangi tempat kejadian perkara yang diduga berada di salah satu sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.

"Hasil perkembangan kasus ini juga akan dilaporkan,” ujar Bintang.

Ia pun memastikan, kasus ini akan segera diselesaikan.

Diberitakan sebelumnya, Tim Siber Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulawesi Utara menelusuri video seorang siswi sekolah menengah atas (SMA) digerayangi murid lain yang viral di media sosial.

Baca juga: Polisi Selidiki Kasus Siswi SMK yang Digerayangi Paksa di Bolaang Mongondow

Penelusuran dilakukan karena video yang merekam dugaan perundungan dan pelecehan seksual itu diduga terjadi di Sulawesi Utara.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Jules Abbast mengatakan, polisi masih menelusuri video tersebut.

"Saat ini Tim Siber Ditkrimsus masih menelusuri terkait video tersebut," kata Jules lewat pesan singkat saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2020) malam.

Jules belum bisa menyampaikan lebih jauh terkait video tersebut.

"Masih dilakukan penyelidikan," ujar Jules.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com