Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Siapkan SMS Blasting ke Masyarakat, Isinya Mitigasi Penyebaran Corona

Kompas.com - 05/03/2020, 16:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, pemerintah akan menyiapkan SMS Blasting untuk masyarakat sebagai salah satu protokol komunikasi mengatasi penyebaran virus corona.

SMS Blasting tersebut nantinya akan memuat berbagai informasi mengenai mitigasi penyebaran virus corona.

"Yang penting kan seperti protokol penanganan agar masyarakat enggak bingung. Ya nanti kita bikinkan, kita blast SMS. Sebenernya ini banyak diminta oleh masyarakat agar kalau ada kejadian itu enggak bingung," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Baca juga: Virus Corona Jadi Lebih Jinak Menurut Kemenkes, Ini Penjelasannya...

Ia mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memiliki petunjuk teknis dalam memitigasi penyebaran virus menular, tidak hanya virus corona.

Moeldoko menambahkan, nantinya petunjuk teknis itu bisa dikirim melalui SMS Blasting ke masyarakat sesuai dengan kasusnya.

"Sebenarnya petunjuk teknisnya sudah ada di Kemenkes. Menjabarkan dari Inpres itu. Sudah ada. Kita ingin sederhanakan. Jangan sampai ribet begitu, bikin mudah," lanjut mantan Panglima TNI itu.

Baca juga: Kemenkes: 11 Orang yang Diduga Pernah Interaksi dengan WN Jepang di Bali Negatif Covid-19

Sebelumnya, sebagai langkah pencegahan, pemerintah menolak kedatangan penumpang dari Italia, Iran, dan Korea Selatan untuk mencegah masuknya virus corona.

Selain itu pemerintah menutup penerbangan dari dan ke China.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com