Dorong Transparansi, Ombudsman Sarankan Pemilihan Rektor Dilakukan Lewat e-Voting

Kompas.com - 03/03/2020, 23:28 WIB
Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih usai mengisi diskusi di bilangan Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).  KOMPAS.com/Dian Erika Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih usai mengisi diskusi di bilangan Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menyarankan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) menerapkan sistem voting elektronik atau e-voting dalam pemilihan rektor di univeritas.

Sistem ini diyakini dapat meningkatkan transparansi.

Sebab, sebagaimana temuan Ombudsman, Kemendikbud menjadi lembaga yang paling banyak tak menjalankan rekomendasi Ombudsman khususnya terkait mekanisme pemilihan rektor.

"Nadiem (Nadiem Makarim, Mendikbud) ini kan orang yang punya pengalaman dengan aspek transparansi dengan sistem IT ya. Mungkin bagus kalau diterapkan dengan model-model e-voting gitu," kata Alamsyah di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: Ombudsman: Kemendikbud Paling Sering Tak Jalankan Rekomendasi, Terutama soal Pemilihan Rektor

Alamsyah menilai, saat ini sudah tidak relevan lagi untuk menggunakan cara-cara lama dalam pemilihan rektor universitas.

Cara-cara lama yang dimaksud adalah yang tidak transparan dan tak akuntabel. Termasuk, cara-cara yang melibatkan "orang dalam".

Alamsyah menyebut, seharusnya mereka yang menjadi kandidat rektor selama tahapan pemilihan tidak boleh berkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

"Baiknya begitu sudah masuk orang dalam proses pemilihan rektor, maka tidak boleh berkomunikasi apapun dengan pihak kementerian, maupun pihak-pihak yang bisa ikut menentukan," ujar Alamsyah.

Baca juga: Soal Corona, Ombudsman: Terlalu Banyak Informasi, Pemerintah Tak Beri Kejelasan

"Misalnya menteri kan punya kuota suara itu, dirjen-dirjen, sekjen, irjen, itu baiknya harus putus komunikasi dengan para kandidat rektor," lanjutnya.

Ombudsman RI menerbitkan 34 rekomendasi pada sejumlah kementerian/lembaga selama 2014 hingga 2018.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

Nasional
Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Nasional
Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Nasional
Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X