Soal Corona, Ombudsman: Terlalu Banyak Informasi, Pemerintah Tak Beri Kejelasan

Kompas.com - 03/03/2020, 14:46 WIB
Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai saat ditemui di  di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020). KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAKetua Ombudsman RI Amzulian Rifai saat ditemui di di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai meminta pemerintah memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai penyebaran virus corona.

Menurut Amzulian, informasi terkait corona yang beredar saat ini begitu banyak, tetapi tidak ada informasi jelas yang bisa dipercaya.

"Kita ini kan kebanyakan informasi jadi informasi mana yang bisa kita pegang?" kata Amzulian saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: 3 Karyawan Paloma yang Berinteraksi dengan Pengunjung Positif Corona Dipastikan Sehat

"Berseliweran informasi karena itu pemerintah mesti di depan memberikan informasi yang jelas kemudian pada satu informasi yang bisa dipercaya," ucap dia. 

Amzulian mengatakan, informasi yang masyarakat terima sejauh ini adalah orang yang positif corona bakal meninggal dunia.

Masyarakat tidak tahu, apakah corona bisa disembuhkan atau tidak. Masyarakat juga tak mengetahui sejauh mana kesiapan pemerintah terkait hal ini.

Belum lagi, muncul informasi yang simpang siur mengenai penggunaan masker, sarung tangan, dan alat perlindungan yang lain.

Dengan ketidakjelasan informasi ini, menurut Amzulian, muncul kepanikan di masyarakat.

"Karena panik bahkan sudah terjadi panic buying. Ini kan karena informasi yang kurang komprehensif. Oleh karena itu pemerintah harus berada pada garda terdepan soal informasi ini," ujar dia. 

Menambahkan pernyataan Amzulian, Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menyebut bahwa seharusnya Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Kesehatan memberikan pengarahan secara berkala.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewan Juri BHACA 2017 Usul Pencabutan Penghargaan untuk Nurdin Abdullah

Dewan Juri BHACA 2017 Usul Pencabutan Penghargaan untuk Nurdin Abdullah

Nasional
Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Nasional
Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu 'Karet'-nya, Bukan Pasalnya

Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu "Karet"-nya, Bukan Pasalnya

Nasional
Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Nasional
Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Nasional
Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nasional
Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Nasional
Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Nasional
Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

Nasional
 Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

Nasional
Singgung Kerumunan di NTT, Presiden PKS: Keselamatan Rakyat Tampak Tak Jadi Prioritas Utama

Singgung Kerumunan di NTT, Presiden PKS: Keselamatan Rakyat Tampak Tak Jadi Prioritas Utama

Nasional
Jokowi Harap Beroperasinya KRL Yogyakarta-Solo Tingkatkan Pariwisata

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Yogyakarta-Solo Tingkatkan Pariwisata

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X