Soal Corona, Ombudsman: Terlalu Banyak Informasi, Pemerintah Tak Beri Kejelasan

Kompas.com - 03/03/2020, 14:46 WIB
Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai saat ditemui di  di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020). KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAKetua Ombudsman RI Amzulian Rifai saat ditemui di di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai meminta pemerintah memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai penyebaran virus corona.

Menurut Amzulian, informasi terkait corona yang beredar saat ini begitu banyak, tetapi tidak ada informasi jelas yang bisa dipercaya.

"Kita ini kan kebanyakan informasi jadi informasi mana yang bisa kita pegang?" kata Amzulian saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: 3 Karyawan Paloma yang Berinteraksi dengan Pengunjung Positif Corona Dipastikan Sehat

"Berseliweran informasi karena itu pemerintah mesti di depan memberikan informasi yang jelas kemudian pada satu informasi yang bisa dipercaya," ucap dia. 

Amzulian mengatakan, informasi yang masyarakat terima sejauh ini adalah orang yang positif corona bakal meninggal dunia.

Masyarakat tidak tahu, apakah corona bisa disembuhkan atau tidak. Masyarakat juga tak mengetahui sejauh mana kesiapan pemerintah terkait hal ini.

Belum lagi, muncul informasi yang simpang siur mengenai penggunaan masker, sarung tangan, dan alat perlindungan yang lain.

Dengan ketidakjelasan informasi ini, menurut Amzulian, muncul kepanikan di masyarakat.

"Karena panik bahkan sudah terjadi panic buying. Ini kan karena informasi yang kurang komprehensif. Oleh karena itu pemerintah harus berada pada garda terdepan soal informasi ini," ujar dia. 

Menambahkan pernyataan Amzulian, Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menyebut bahwa seharusnya Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Kesehatan memberikan pengarahan secara berkala.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X