Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Patroli di Medsos, Polisi Kejar Penyebar Hoaks soal Corona

Kompas.com - 03/03/2020, 17:54 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri memastikan akan menindak tegas pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks terkait virus corona.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Asep Adi Saputra menuturkan, pihaknya melakukan patroli siber di media sosial untuk memantau penyebaran hoaks tersebut.

"Kita setiap hari melakukan patroli siber di dunia maya. Apabila ditemukan hoaks, kita tidak ragu melakukan penindakan hukum," kata Asep di Jakarta Utara, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: Kemenkes: Virus yang Paling Ganas itu Hoaks

Ia menuturkan, hoaks soal virus corona dapat memperkeruh situasi di masyarakat.

Maka dari itu, polisi mengimbau publik bijak menggunakan sosial media dan berhati-hati sebelum menyebarkan informasi.

"Kami mengimbau bijaklah menggunakan media sosial. Jangan kita percaya pada suatu pemberitaan dan langsung menyebarkan kepada orang lain," ujar Asep.

"Ini yang harus kita waspadai. Ketegangan masyarakat saat ini dibutuhkan salah satunya dalam aspek pemberitaan," lanjut dia.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat 147 berita bohong atau hoaks terkait virus corona selama 23 Januari-3 Maret 2020.

Sementara itu, terdapat lima hoaks yang dideteksi Kominfo sejak Senin (2/3/2020) hingga Selasa (3/3/2020) hari ini.

Baca juga: Selama 23 Januari-3 Maret 2020, Kominfo Deteksi 147 Hoaks soal Virus Corona

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan dua warga Depok yang positif terjangkit virus corona, Senin kemarin.

Dari keseluruhan hoaks tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu mengatakan, pihaknya sudah menurunkan hoaks di media sosial.

"Konten hoaks dan disinformasi yang termuat di medsos seperti twitter dan Facebook, IG, Youtube sudah kami takedown atau turunkan," kata Ferdinandus kepada Kompas.com, Selasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com