Positif Virus Corona di RI, Demokrat Minta Pemerintah Bentuk Satgas Lintas Lembaga

Kompas.com - 02/03/2020, 17:53 WIB
Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas meminta pemerintah melakukan penanganan dan persiapan yang serius terkait penyebaran virus corona.

Ibas mengatakan, salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah dengan membentuk satuan tugas (Satgas) terkait virus corona.

"Jalankan Satgas lintas lembaga kerja di pusat dan daerah," kata Ibas dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Indonesia Positif Corona, KKP Bandara Soekarno-Hatta Sebut Penumpang Internasional Banyak Tak Isi Kartu Kewaspadaan Kesehatan

Ibas mengatakan, pemerintah harus memperketat pintu masuk ke Indonesia seperti bandara udara dan pelabuhan.

Ia menyarankan, agar pemerintah menghentikan penerbangan ke negara-negara yang terjangkit virus corona.

"Selain itu, kampanyekan Budaya Sehat, Bersih di lingkungan kita masing”, perhatikan sendi-sendi logistik ketahanan pangan & keluarga harus tetap terjaga," ujarnya.

Lebih lanjut, Ibas meminta pemerintah mempersiapkan tenaga medis, perobatan dan fasilitas penunjang rumah sakit di setiap tingkatan.

"Pemerintah must do Something! bring hope and solution to the people! Lakukan Sesatu, Belum terlambat sekali tapi harus bergerak optimal sinergis," pungkasnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa saat ini ada dua orang di Indonesia yang positif terjangkit virus corona.

Jokowi menjelaskan, dua orang WNI itu sempat kontak dengan warga negara Jepang yang terjangkit virus corona saat dia berada di Indonesia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Nasional
Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Nasional
Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Nasional
PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

Nasional
Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Nasional
BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

Nasional
Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Nasional
Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Nasional
Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Nasional
ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

Nasional
UPDATE: Tambah 7 di 3 Negara, Total 4.545 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 7 di 3 Negara, Total 4.545 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X