Kemenkes soal Penanganan Corona: Kalau Enggak Jelas Sudah Berantakan Negara Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto membantah bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan yang jelas terkait pencegahan dan penanganan virus corona.

"Kalau enggak jelas sudah berantakan negara ini. Kalau enggak jelas ya biarin saja orang ngapain dikarantina, biarin saja kek mau masuk kek, mau ngapain kek, dipantau biarin saja apa itu bukan kebijakan," kata Yuri pada Kompas.com, Senin (2/3/2020).

Yuri menegaskan, pemerintah sudah melakukan beberapa kebijakan terkait pencegahan virus corona, salah satunya dengan karantina warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari lokasi terdampak bencana di Wuhan, China.

"Kemudian kita melakukan pengawasan ketat ada orang dalam pemantauan apa itu bukan sebuah kebijakan terus kebijakan yang mana lagi yang diinginkan," ujar dia.

Baca juga: Tangkal Virus Corona, Ini Imbauan Risma untuk Warga Surabaya

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, pemerintah tidak memiliki kebijakan yang jelas mengenai penanganan dan pencegahan mewabahnya virus corona.

"Sekarang memang karena tidak jelas sebetulnya untuk Covid-19 itu bagaimana policy-nya pemerintah selain hanya berdoa dan tidak, tidak ada, tidak ada (yang positif terjangkit virus corona)," ujar Agus ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (1/3/2020).

Menurut Agus, pemerintah belum memberikan petunjuk jelas, misalnya, terkait apa yang harus dilakukan masyarakat dan ke mana tempat yang harus dituju jika mengalami gejala penyakit yang disebabkan Covid-19.

Agus juga menyinggung soal kontrol terhadap masuknya orang asing ke Indonesia, baik melalui bandara maupun pelabuhan.

Baca juga: Virus Corona, Anggota DPR Nilai Petugas di Bandara dan Pelabuhan Kebobolan

Dalam pandangannya, tak ada kebijakan penanganan yang konkret dalam menangani situasi yang membahayakan.

"Kita ke mana nih kalau ada yang kena, kan enggak ada petunjuk itu ke publik, saya belum dengar yang pasti kecuali tadi, berdoa, dan sebagainya. Itu lebih berbahaya menurut saya, karena real policy-nya seperti apa sih, siapa yang mengawasi," ujar dia.