Istana Minta Masyarakat Terima Kepulangan Anak-anak WNI Eks ISIS

Kompas.com - 29/02/2020, 08:55 WIB
Peserta aksi yang tergabung dalam Barisan Relawan Bhinneka Jaya (Barabaja) berunjuk rasa dengan membawa poster di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/2/2020). Mereka menolak rencana pemulangan sekitar 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS kembali ke Indonesia. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APeserta aksi yang tergabung dalam Barisan Relawan Bhinneka Jaya (Barabaja) berunjuk rasa dengan membawa poster di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/2/2020). Mereka menolak rencana pemulangan sekitar 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS kembali ke Indonesia.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono menghimbau masyarakat turut mempersiapkan diri menerima kepulangan anak-anak WNI eks ISIS.

“Pemerintah pusat sedang melakukan pendataan, identifikasi, serta program untuk reintegrasi ke tengah masyarakat. Selanjutnya, ketika anak-anak tersebut sudah pulang, peran pemerintah daerah serta masyarakat juga sangat dibutuhkan," kata Diaz kepada wartawan, Sabtu (29/2/2020).

Terkait kriteria siapa saja yang akan dipulangkan, Diaz menyebut, pemerintah masih mengkaji lebih dalam.

Baca juga: Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Menurut Diaz, anak-anak usia di bawah 10 tahun masih berpotensi untuk dibentuk dan diberi pendidikan serta pembinaan sesuai dengan kondisi masyarakat.

"Maka dari itu, sebagai bentuk dukungan terhadap keputusan Presiden, kita terus menghimbau kepada pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan upaya pemulihan,” ucap Ketua Umum PKPI ini.

Diaz menyadari bahwa anak-anak tersebut pernah tinggal bersama kelompok teroris yang memilik ideologi berbeda dengan masyarakat Indonesia.

Sebagian dari mereka juga kemungkinan pernah menyaksikan peristiwa-persitiwa yang tidak diinginkan.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Paspor WNI Eks ISIS Segera Diblokir

Oleh karena itu, Diaz memastikan pemerintah benar-benar mempunyai kriteria yang ketat dalam menyeleksi dan mengidentifikasi anak-anak tersebut sebelum memulangkan mereka.

Pemerintah sebelumnya memutuskan tak akan memulangkan WNI eks simpatisan ISIS dan teroris lintas batas yang kini berada di sejumlah wilayah timur tengah.

Namun, pemerintah tetap membuka opsi untuk memulangkan anak-anak di bawah usia 10 tahun.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD belakangan menyebut, pemerintah telah menjadikan rencana pemulangan anak yatim piatu WNI eks ISIS sebagai kebijakan resmi.

"Anak-anak di bawah 10 tahun yang yatim piatu itu akan dipulangkan, itu kebijakannya sudah resmi," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Dia mengatakan, sejauh ini identitas anak-anak yang akan dipulangkan belum bisa diumumkan. 

Hanya saja, pihaknya tetap berpegang teguh pada prinsip awal, bahwa anak yatim piatu tetap akan dipulangkan.

Selain itu, pemerintah juga tengah membahas skema penjemputan dan pembinaannya ketika anak-anak tersebut berhasil dipulangkan.

"Soal kapan dan di mananya itu ada yang bersifat tertutup pengerjaannya kemudian ada yang memang belum boleh diumumkan kepada publik," tegas Mahfud.

Baca juga: Dilema Pemulangan Anak-anak WNI Eks ISIS...

Di sisi lain, pemerintah segera memblokir paspor setelah proses identifikasi WNI mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) selesai.

"Mereka yang sudah teridentifikasi dengan nama, alamat asal, sekarang ada di nama sejak kapan bergabung dengan ISIS, itu sudah mulai disetor ke Kemenkumham untuk paspornya diblokir," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan, upaya pemblokiran paspor itu berlaku untuk WNI yang masuk kategori dewasa.

Dengan pemblokiran itu, maka WNI tersebut tidak bisa masuk lagi ke wilayah Indonesia.

Sementara itu, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, ada sekitar 1.276 WNI eks anggota ISIS yang berada di Suriah dan sekitarnya.

Yasonna mengatakan, hanya 297 dari mereka yang masih memiliki paspor dan data lengkap.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK: Kami Sudah Mendeteksi Sejak Awal

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK: Kami Sudah Mendeteksi Sejak Awal

Nasional
Mensos Juliari Batubara Tiba di Gedung KPK

Mensos Juliari Batubara Tiba di Gedung KPK

Nasional
KPK: Sejak Awal Pandemi, Kami Sudah Ingatkan Kemensos untuk Hati-hati Terkait Bansos

KPK: Sejak Awal Pandemi, Kami Sudah Ingatkan Kemensos untuk Hati-hati Terkait Bansos

Nasional
Barang Bukti Kasus Dugaan Suap Bansos Kemensos: Tujuh Koper Hingga Uang Tunai

Barang Bukti Kasus Dugaan Suap Bansos Kemensos: Tujuh Koper Hingga Uang Tunai

Nasional
Selain Rupiah, Dalam OTT Terkait Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 KPK Amankan Uang Dollar AS dan Singapura

Selain Rupiah, Dalam OTT Terkait Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 KPK Amankan Uang Dollar AS dan Singapura

Nasional
Begini Konstruksi Kasus Dugaan Suap Bansos Penanganan Covid-19 yang Menjerat Mensos Juliari

Begini Konstruksi Kasus Dugaan Suap Bansos Penanganan Covid-19 yang Menjerat Mensos Juliari

Nasional
Berawal dari Laporan Masyarakat, Begini Kronologi OTT Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos

Berawal dari Laporan Masyarakat, Begini Kronologi OTT Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, Mensos Juliari Masih Diburu

KPK Tahan 3 Tersangka Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, Mensos Juliari Masih Diburu

Nasional
Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, KPK Tetapkan 5 Tersangka

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, KPK Tetapkan 5 Tersangka

Nasional
OTT Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK Amankan 6 Orang

OTT Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK Amankan 6 Orang

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid, KPK Minta Mensos Juliari Batubara Serahkan Diri

Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid, KPK Minta Mensos Juliari Batubara Serahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19

KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19

Nasional
PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X