Dubes India Jelaskan Kondisi Negaranya Pascakerusuhan

Kompas.com - 28/02/2020, 17:11 WIB
Duta Besar India untuk Indonesia Sri Pradeep Kumar Rawat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Duta Besar India untuk Indonesia Sri Pradeep Kumar Rawat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar India untuk Indonesia Sri Pradeep Kumar Rawat memberikan keterangan terkait situasi terakhir di negaranya pasca-kerusuhan yang terjadi baru-baru ini.

Menurut Pradeep, kondisi di India saat ini aman.

Ia pun meminta agar kabar-kabar yang berkembang di luar tidak dipercaya karena, menurutnya, hal itu dilakukan demi kepentingan tertentu.

"Semuanya dalam keadaan damai. Dan sebagaimana diketahui, situasi di India di bawah kendali. Dan apa yang saya akan sampaikan ke anda, adalah press release dari Menteri Dalam Negeri kami untuk anda rujuk," kata Pradeep di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2020).

Baca juga: Tindak Kekerasan Aparat India, Hasil Cuci Otak Pemerintah Sejak Kolonial

"Dan tentunya kami menyarankan kepada sahabat-sahabat kami untuk tidak percaya pada berita palsu yang disesatkan kepentingan pribadi yang mencoba mengganggu jalinan kemajemukan negara kami," lanjut Pradeep.

Sebagaimana Indonesia yang punya semangat Bhineka Tunggal Ika, menurutnya, India juga meyakini hal yang sama.

"Dan banyak kepentingan pribadi dan kelompok yang ingin menghancurkan jalinan tersebut," tuturnya.

Baca juga: Kerusuhan India: Kisah Pria yang Dipukuli karena Berjenggot dan Pakai Gamis

"Karena jika satu jalinan tersebut hilang, maka tidak ada India, tidak ada Indonesia. Karena itu, sahabat saya, saya menyampaikan kepada anda untuk sangat berhati-hati dan tidak percaya berita bohong mengenai itu, terimakasih," tegas Pradeep.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 23 orang dilaporkan tewas dalam kerusuhan di India.

Kerusuhan ini terjadi karena pro-kontra masyarakat tentang UU Kewarganegaraan India.

UU ini dinilai merugikan umat Muslim karena memberi amnesti untuk imigran non-Muslim dari tiga negara tetangga yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

Kerusuhan merebak mulai Minggu (23/2/2020) dan sampai hingga Rabu (26/2/2020) telah menewaskan 23 orang, menurut laporan dari BBC.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Nasional
Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Nasional
Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X