Kasus Wahyu Setiawan, Ketua KPU Arief Budiman Penuhi Panggilan KPK

Kompas.com - 28/02/2020, 10:41 WIB
Ketua KPU Arief Budiman memberi keterangan sebelum diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (28/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua KPU Arief Budiman memberi keterangan sebelum diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (28/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/2/2020) hari ini.

Arief akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR yang menyeret eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka.

"Saya lupa panggilannya ya (diperiksa untuk tersangka siapa). Pokoknya untuk apa ya, mungkin Pak WS (Wahyu) sama Bu Tio (Agustiani Tio Fridellina). Pokoknya untuk empat orang itu," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK.

Baca juga: Raka Sandi Resmi Gantikan Wahyu Setiawan Sebagai Komisioner KPU

Pantauan Kompas.com, Arief tiba di Gedung Merah Putih sekira pukul 09.46 WIB dan naik ke ruang pemeriksaan pada sekira pukul 10.06 WIB.

Arief mengaku belum mengetahui materi pemeriksaan hari ini. Adapun pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang karena awalnya Arief dijadwalkan diperiksa pada Selasa (25/2/2020) lalu.

"Aku sudah hadir tapi diinformasikan oleh pihak KPK karena akses ke sini atau penyidik yang mau ke sini terkendala banjir jadi dipindah, sebenarnya dipindahnya hari Rabu tapi saya enggak bisa Rabu," ujar Arief.

Sebelumnya, Arief juga sudah diperiksa penyidik dalam kasus ini pada Selasa (28/1/2020). Ketika itu, penyidik mendalami mekanisme pergantian antarwaktu.

"Materi pemeriksaannya masih terkait dengan bagaimana mekanisme PAW dan terkait dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan seterusnya," kata Plt Juru Bicara Ali Fikri menjelaskan materi pemeriksaan Arief ketika itu.

Diketahui, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap ini yaitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks caleg PDI-P Harun Masiku, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan seorang pihak swasta bernama Saeful.

Baca juga: Pesan Puan Maharani untuk Komisioner KPU Raka Sandi Pengganti Wahyu Setiawan

KPK menetapkan Wahyu sebagai tersangka karena diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDI-P Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

KPK menyebut Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya. Sedangkan, Wahyu disebut meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X