Survei Ombudsman: Masyarakat Tidak Suka Layanan Pemerintah Berbasis Aplikasi

Kompas.com - 26/02/2020, 19:26 WIB
Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala, dalam memaparkan hasil sidak pelayanan publik di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comAnggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala, dalam memaparkan hasil sidak pelayanan publik di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, masyarakat lebih nyaman mengurus layanan pemerintah secara langsung dibanding secara daring atau online.

Hal itu, ia katakan berdasarkan hasil survei Ombudsman tentang indeks persepsi maladministrasi daerah tahun 2019.

"Masyarakat tidak suka dengan pelayanan yang berbasis pada aplikasi. Padahal sekarang semua penyelenggara layanan berbasis berlomba-lomba bikin pada aplikasi," kata Adrianus di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Survei Ombudsman: Tingkat Malaadministrasi Yogyakarta Paling Rendah

Berdasarkan survei Ombudsman sebanyak 63,57 persen hingga 87,28 persen masyarakat lebih suka datang langsung ke tempat pelayanan pemerintah.

Sedangkan 27,50 persen lebih suka mengurus secara online. Persentase kenyamanan kepengurusan layanan melalui calon hanya sebesar 5,50 persen.

"Jadi menurut saya jangan sampai kita lalu seperti bertepuk sebelah tangan. kita mengharapkan ada aplikasi dalam rangka agar jangan sampai si petugas ini kemudian terkena KKN dengan memulai kontak ya," ujarnya.

"Padahal sebetulnya masyarakat inginnya tadi bisa bertemu langsung curhat itu menjadi harapan dari masyarakat," ucap Adrianus.

Baca juga: Serahkan Laporan Kinerja ke DPR, Ombudsman Minta Dukungan Anggaran

Survei ini dilakukan di 10 provinsi di Indonesia yang belum disurvei indeks persepsi maladministrasinya oleh Ombudsman di tahun sebelumnya.

Kabupaten yang dipilih menjadi lokasi penelitian adalah kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah.

Penelitian ini dilaksanakan sepanjang tahun 2019 menggunakan metode kuesioner.

Jumlah responden yang digunakan total 2.842, setiap provinsi hanya diambil kurang lebih 280 responden.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Serahkan Penanganan Covid-19 ke Pusat, Epidemiolog: Memang Tugas Pemerintah Pusat

Anies Serahkan Penanganan Covid-19 ke Pusat, Epidemiolog: Memang Tugas Pemerintah Pusat

Nasional
Impor Komoditas Pangan Masih Tinggi, Jokowi Minta CEO Kerja Sama dengan Petani

Impor Komoditas Pangan Masih Tinggi, Jokowi Minta CEO Kerja Sama dengan Petani

Nasional
Polisi: Pelaku Eksibisionis terhadap Istri Isa Bajaj Sering Tonton Video Porno

Polisi: Pelaku Eksibisionis terhadap Istri Isa Bajaj Sering Tonton Video Porno

Nasional
BNPB: Korban Meninggal Akibat Gempa Sulbar Bertambah Jadi 91 Jiwa

BNPB: Korban Meninggal Akibat Gempa Sulbar Bertambah Jadi 91 Jiwa

Nasional
Listyo Sigit Gagas Program 'Polri Presisi', Ini Masukan Kompolnas agar Terwujud

Listyo Sigit Gagas Program "Polri Presisi", Ini Masukan Kompolnas agar Terwujud

Nasional
Jokowi soal Penanganan Pandemi: Bagi yang Komentar Mungkin Mudah, tapi Praktiknya Sulit ...

Jokowi soal Penanganan Pandemi: Bagi yang Komentar Mungkin Mudah, tapi Praktiknya Sulit ...

Nasional
2021 Belum Sebulan, Sudah 185 Bencana Terjadi di Tanah Air

2021 Belum Sebulan, Sudah 185 Bencana Terjadi di Tanah Air

Nasional
MK Terima 132 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020

MK Terima 132 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

Nasional
Jokowi Prediksi Industri Pangan, Farmasi dan Teknologi Akan Bertahan di Masa Pandemi

Jokowi Prediksi Industri Pangan, Farmasi dan Teknologi Akan Bertahan di Masa Pandemi

Nasional
KPUD Diminta Persiapkan Ini untuk Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

KPUD Diminta Persiapkan Ini untuk Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

Nasional
Puan Harap Pelantikan Joe Biden Berdampak pada Stabilitas dan Perdamaian Dunia

Puan Harap Pelantikan Joe Biden Berdampak pada Stabilitas dan Perdamaian Dunia

Nasional
Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi, Kepala Bappenas: Kita Harus Seperti Mengangkat Dua Sayap Angsa

Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi, Kepala Bappenas: Kita Harus Seperti Mengangkat Dua Sayap Angsa

Nasional
Muda dan Berprestasi, Indra Rudiansyah Bantu Ciptakan Vaksin Oxford untuk Hadapi Pandemi

Muda dan Berprestasi, Indra Rudiansyah Bantu Ciptakan Vaksin Oxford untuk Hadapi Pandemi

Nasional
Wakil Ketua DPR Harap Komjen Listyo Sigit Bawa Polri Makin Maju dan Profesional

Wakil Ketua DPR Harap Komjen Listyo Sigit Bawa Polri Makin Maju dan Profesional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X