Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Kompas.com - 25/02/2020, 22:51 WIB
Mendagri Tito Karnavian di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Mendagri Tito Karnavian di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian berkomentar soal sedikitnya kepala daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2020, Selasa (25/2/2020).

Tito menyinggung soal jumlah kepala daerah yang tak lebih dari lima persen. 

"Jumlah gubernur itu ada 34 orang. Kemudian, jumlah bupati dan wali kota itu 514 orang. Yang hadir hari ini 27 bupati, (kemudian) yang mewakili bupati ada 24 orang. Artinya tak lebih dari 5 persen kepala daerah yang hadir pada hari ini," ujar Tito saat memberi sambutan.

Baca juga: Dana BOS Langsung ke Sekolah, Tito Karnavian: Kepsek Jangan Malah Sibuk Urus BOS

Menurut Tito, sedikitnya kepala daerah yang hadir ini menggambarkan sejauh mana kesadaran mereka akan pentingnya perpustakaan dan membaca.

"Kenapa? Karena kepala Perpustakaan Nasional mengundang semua gubernur, bupati, dan aali kota," ucap Tito. 

Namun, kata dia, persentase kehadiran kepala daerah itu sebenarnya bisa dimaknai dengan beragam sudut pandang.

Pertama, para kepala daerah sangat berminat terhadap pengembangan perpustakaan dan peduli dengan minat baca masyarakat.

Namun, secara kebetulan para kepala daerah itu sedang ada kegiatan yang lebih penting.

Kedua, para kepala daerah sepakat dengan pengembangan perpustakaan, tetapi karena sangat sibuk hanya mendelegasikan penganggaran dan pendelegasian teknis saja.

"Tapi kita juga skeptis dan pesimis, bahwa mereka mungkin tidak paham tentang pentingnya perpustakaan dan tidak paham ada masalah besar di negara ini," ujar Tito.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Nasional
Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X