Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Kompas.com - 25/02/2020, 22:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkomentar soal sedikitnya kepala daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2020, Selasa (25/2/2020).

Tito menyinggung soal jumlah kepala daerah yang tak lebih dari lima persen. 

"Jumlah gubernur itu ada 34 orang. Kemudian, jumlah bupati dan wali kota itu 514 orang. Yang hadir hari ini 27 bupati, (kemudian) yang mewakili bupati ada 24 orang. Artinya tak lebih dari 5 persen kepala daerah yang hadir pada hari ini," ujar Tito saat memberi sambutan.

Baca juga: Dana BOS Langsung ke Sekolah, Tito Karnavian: Kepsek Jangan Malah Sibuk Urus BOS

Menurut Tito, sedikitnya kepala daerah yang hadir ini menggambarkan sejauh mana kesadaran mereka akan pentingnya perpustakaan dan membaca.

"Kenapa? Karena kepala Perpustakaan Nasional mengundang semua gubernur, bupati, dan aali kota," ucap Tito. 

Namun, kata dia, persentase kehadiran kepala daerah itu sebenarnya bisa dimaknai dengan beragam sudut pandang.

Pertama, para kepala daerah sangat berminat terhadap pengembangan perpustakaan dan peduli dengan minat baca masyarakat.

Namun, secara kebetulan para kepala daerah itu sedang ada kegiatan yang lebih penting.

Kedua, para kepala daerah sepakat dengan pengembangan perpustakaan, tetapi karena sangat sibuk hanya mendelegasikan penganggaran dan pendelegasian teknis saja.

"Tapi kita juga skeptis dan pesimis, bahwa mereka mungkin tidak paham tentang pentingnya perpustakaan dan tidak paham ada masalah besar di negara ini," ujar Tito.

Padahal, kata Tito, pemerintah daerah seharusnya memahami pentingnya literasi lewat perpustakaan.

Baca juga: Mendagri Imbau Dana Desa Digunakan untuk Bangun Perpustakaan

Sebab, beberapa penelitian internasional menunjukkan kondisi literasi Indonesia memprihatinkan. 

Salah satunya peneliti Unesco pada 2016 di mana Indonesia menempati posisi ke-60 dari 61 negara berdasarkan peringkat status literasi masyarakat.

"Jadi kita mendapatkan posisi nomor dua terendah (untuk tingkat literasi) dari 61 negara di dunia, " ucap Tito.

Padahal, jumlah keseluruhan negara di dunia mencapai 200-an.

"Artinya minat baca masyarakat kita sepertinya termasuk yang terendah," ucap Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com