Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Ingatkan Lembaga Survei Tak Ganggu Kerja Menteri

Kompas.com - 25/02/2020, 19:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meminta lembaga survei tak mengganggu fokus kerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju dengan memasukkan sejumlah nama menteri sebagai capres potensial dalam hasil survei terkait Pilpres 2024.

Moeldoko juga mengingatkan lembaga survei yang mengukur kinerja menteri kemudian menjadi gaduh saat diumumkan ke publik.

"Ya kalau (diumumkan) di luar sih enggak apa-apa, tapi jangan mengaitkan dengan kinerja menteri. Itu nanti akan kurang baik. Kita semuanya, Presiden konsen kepada tugas dalam negeri yang lain," ujad Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

"Ya silakan lembaga survei mau melihat tapi manakala itu sudah bisa bisa mengganggu kinerja kementerian itu yang kurang bagus ke depannya karena jadi pertunjukan publik dan lain-lain," lanjut dia.

Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang fokus menyelesaikan permasalahan ekonomi yang melanda hampir seluruh negara di dunia.

Terlebih saat ini Indonesia sedang menghadapi ancaman di sektor ekonomi akibat penyebaran virus corona di sejumlah negara.

"Saya pikir memang situasi sekarang lebih fokus pada ekonomi ya. Kalau masalah politik enggak usah buru-buru lah. Justru situasi ekonomi kita ini banyak turbulensinya bukan hanya karena Indonesia, tapi global ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia," ujar Moeldoko.

Baca juga: Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

"Pertumbuhan-pertumbuhan (ekonomi) yang terjadi di China dengan kasus (virus corona) ini pengaruhnya harus disikapi dengan baik oleh Indonesia. Kita konsen betul jadi tolong lah jangan bicara politik dulu," lanjut mantan Panglima TNI itu.

Sebelumnya Indo Barometer merilis survei yang menunjukkan tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres pada Pilpres 2024.

Ketiganya yakni, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Prabowo Subianto unggul (43,1 persen), disusul Mohammad Mahfud MD (6,9 persen), dan Erick Thohir (5,8 persen)," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari saat memaparkan hasil surveinya di Century Park Hotel, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Prabowo pada Pilpres 2024 Tertinggi

Selanjutnya pada posisi keempat disusul oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (2,7 persen), posisi kelima Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (1,8 persen), dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (1,7 persen) pada posisi keenam.

Adapun di posisi ketujuh dan kedelapan ditempati oleh Kepala BIN Budi Gunawan (0,7 persen) dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (0,1 persen).

Sementara itu sebanyak 37,3 persen responden tak menjawab.

Selain Indo Barometer, ada pula Alvara Research Center yang mengumumkan kinerja menteri-menteri Jokowi.

Baca juga: Ini Daftar Menteri yang Masuk Top 10 Versi Alvara Research

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com