Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNPB: Air Minum dari PDAM Mungkin Tidak Ada yang Layak Minum

Kompas.com - 24/02/2020, 14:47 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, sulit mencari air layak minum yang berasal dari PDAM.

Sebab, saat ini sungai-sungai di Indonesia sudah tercemar. Sementara PDAM mengandalkan sungai sebagai sumber air. 

"Hari ini kalau kita mau cari air minum yang berasal dari PDAM mungkin tidak ada yang layak minum. Karena sumber bahan bakunya dari sungai. Hampir semua sungai di kota besar di Indonesia sudah sangat tercemar," kata Doni di Graha BNPB, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Aetra Pastikan Gangguan Air Bersih 4 Kelurahan di Jakarta Timur Kembali Normal Minggu

Ia mengatakan, sungai di Indonesia tercemar dengan limbah rumah tangga dan industri.

Padahal, menurut Doni, sungai adalah sumber air dari PDAM. 

"Semua sampah rumah tangga, industri temasuk juga hewan dan manusia di buang ke sungai. Padahal sungai ini lah yang kita gunakan untuk menjadi bahan baku air PDAM," ujarnya.

Karena itu, Doni menuturkan, perlu ada tindakan untuk mengembalikan sungai seperti semula.

Baca juga: BNPB Usul Pihak Pembuka Perkebunan di Bekas Lahan Terbakar Disanksi

Tindakan itu tidak cukup hanya dengan membersihkan limbah sungai tetapi juga membersihkan air dari polusi.

"Padahal kita tidak sadar kita makan ikan dari tempat budi daya dari tempat tadi. Jadi kalau dibiarkan maka Indonesia emas yang dicita-citakan tidak tercapai yang ada Indonesia cemas," ungkapnya.

"Demikian juga vetiver mampu menyerap polutan di air. Ini dibutuhkan satu upaya dari kita semua karena vetiver bisa atasi pencemaran," ucap Doni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com