BNPB Usul Pihak Pembuka Perkebunan di Bekas Lahan Terbakar Disanksi

Kompas.com - 24/02/2020, 13:32 WIB
Kepala BNPB Doni Monardo di Graha BNPB, Jakarta, Senin (24/2/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIKepala BNPB Doni Monardo di Graha BNPB, Jakarta, Senin (24/2/2020)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Doni Monardo meminta kementerian atau lembaga dan penegak hukum memberi sanksi pada pihak yang menjadikan lahan pasca-terbakar sebagai kebun.

Sebab, kata dia, mayoritas lahan sengaja dibakar hanya untuk kepentingan segelintir orang.

"Ke depan gimana bisa bekerja sama dengan seluruh ke kementerian lembaga, termasuk pengak hukum, kiranya bisa tidak, lahan-lahan yang telah terbakar ini bagi mereka yang menanam, inilah harus ada sanksi," kata Doni di Graha BNPB, Senin (24/2/2020).

Baca juga: 6 Jenis Pendekatan untuk Mengatasi Kebakaran Lahan Gambut di Indonesia

"Tentunya melalui sebuah lewat proses yang tepat terukur sesuai ketentuan. Karena hampir pasti kebakaran-kebakaran tadi itu mayoritas disengaja dan tiap tahun kita begini terus," sambungnya.

Doni menjelaskan mayoritas pembakar hutan dan lahan adalah manusia. Kerugian negara sangat besar karena pembakaran lahan tersebut.

"Tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan mencapai Rp 2,6 juta hektar. Kerugian ekonominya Rp 16,1 miliar dollar Amerika Serikat. Lebih besar dibandingkan kerugian ekonomi akibat tsunami di Aceh. Tahun 2019 yang kita derita pun tidak kecil Rp 5 miliar dollar AS. Ini data yang diriset oleh world bank," ungkapnya.

Maka dari itu, Doni menilai perlu ada pencegahan dan penanggulangan yang lebih masif.

Baca juga: BNPB: 80 Persen Lahan Terbakar Berubah Jadi Lahan Perkebunan

Salah satunya melalui inovasi teknologi serta water booming yang lebih baik lagi untuk memadamkan.

"Kita perlu inovasi teknologi. kita perlu sistem water booming yang lebih baik. Kita perlu upaya-upaya pencegahaan yang lebih baik," ujarnya.

"Sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pencegahan akan jauh lebih baik dibandingkan penanggulangan. Lebih baik daripada penanggulangan," ucap Doni. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta: Nyatakan Demokrat Tak Dijual Hingga Sulit Cari Keadilan

Saat SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta: Nyatakan Demokrat Tak Dijual Hingga Sulit Cari Keadilan

Nasional
Pemilik Kondisi Kesehatan Khusus Ini Disebut Dapat Menerima Vaksin Covid-19

Pemilik Kondisi Kesehatan Khusus Ini Disebut Dapat Menerima Vaksin Covid-19

Nasional
IPB Siap Bantu Uji Praklinis Vaksin Covid-19 Merah Putih

IPB Siap Bantu Uji Praklinis Vaksin Covid-19 Merah Putih

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Guru dan Dosen demi Wujudkan Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Vaksinasi Covid-19 Guru dan Dosen demi Wujudkan Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Nasional
Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Nasional
Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Nasional
1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

Nasional
SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X