Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kompas.com - 22/02/2020, 07:47 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) memperhatikan pengembangan perpustakaan di wilayah mereka.

Pemda diminta untuk mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang khusus digunakan untuk mengembangkan perpustakaan.

"Kami termasuk mendorong Pemda memberikan dukungan penganggaran dalam APBD, walaupun belum banyak, mestinya lebih banyak. Karenanya kami mengingatkan seharusnya pemda dukung," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Jika pemerintah membuat anggaran khusus untuk mengembangkan perpustakaan daerah, kata Bahtiar, pemda tidak akan lagi menganggap program tersebut tidak penting.

Ke depan, Kemendagri bahkan akan mendorong supaya program pengembangan perpustakaan menjadi urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana urusan kesehatan dan pendidikan.

"Jadi walaupun hari ini di undang-undang yang tersedia masih urusan wajib non pelayanan dasar mestinya ini satu paket dengan urusan kesehatan, pendidikan, urusan yang sangat-sangat mendasar," ujarnya.

Baca juga: Kemendagri Dorong Pengembangan Perpustakaan Daerah Sesuai Visi Jokowi

Bahtiar menekankan, pengembangan perpustakaan menjadi hal penting yang mendukung program pemerintah mewujudkan SDM unggul.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 bahkan memberikan arah kebijakan pembangunan perpustakaan sebagai prioritas nasional.

Hal ini, kata dia, demi meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan yang memperkuat karakter dan jati diri bangsa, sekaligus peningkatan budaya literasi, inovasi, serta kreativitas.

“Penting bagi kita mengurusi pembangunan manusia, pengembangan dan transformasi ilmu pengetahuan tidak bisa diselesaikan hanya dengan ilmu pendidikan, apalagi lembaga pendidikan formal tanpa tersedia bahan bacaan,” kata Bahtiar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com