Kemendagri Dorong Pengembangan Perpustakaan Daerah Sesuai Visi Jokowi

Kompas.com - 22/01/2020, 20:48 WIB
Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo (tengah) saat usai memimpin rapat koordinasi dengan pejabat tiga provinsi di Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariSekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo (tengah) saat usai memimpin rapat koordinasi dengan pejabat tiga provinsi di Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Selasa (7/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) mendorong adanya inovasi dan fasilitasi pengembangan perpustakaan di daerah.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo usai menerima audiensi Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Syarif Bando.

“Tentunya Kemendagri sangat mendorong inovasi dan fasilitasi di dalam pengembangan perpustakaan di daerah, baik dari aspek kelembagaan organisasi pemerintah daerah maupun kaitannya penyiapan sarana prasarana perpustakaan," kata Hadi di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Pustakawan Ahli Utama Jelaskan Pentingnya Data untuk Perpustakaan


Selain aspek kelembagaan dan sarana prasarana, kata Hadi, inovasi perpustakaan juga didorong melalui pengembangan teknologi dan informasi.

Hal ini tidak hanya dilakukan di daerah sentral, tetapi daerah lain yang menjadi lokasi prioritas.

Ia menyebut, Kemendagri telah bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) untuk memetakan lokasi-lokasi prioritas pengembangan perpusatakaan.

Hadi mengatakan, upaya ini telah sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional yang diamanatkan Presiden Joko Widodo, yakni dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

"Ini adalah komunikasi yang efektif dan sinergitas, termasuk bagi setiap perencanaan-perencanaan pembangunan daerah. Apa itu di dalam RKA (rencana kerja dan anggaran) atau RKPD (rencana kerja pembangunan daerah) maupun RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah nasional) kita dorong dan menjadi prioritas perpustakaan di daerah," ujarnya.

Baca juga: Mengenal Jurusan Ilmu Perpustakaan, Penjelasan hingga Prospek Kerjanya

Sementara itun Kepala Perpusnas Syarif Bando mengatakan, selain sejalan dengan visi pembangunan nasional, pengembangan perpustakaan merupakan impelementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebab, hal ini berkaitan dengan upaya untuk mendorong kemajuan masyarakat.

“Saya kira kita start dari regulasinya bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga UU tentang Kemendes itu mengamanatkan untuk bagaimana mengembangkan fasilitas untuk kemajuan masyarakat,” kata Syarif.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

Nasional
Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Nasional
Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Nasional
Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

Nasional
Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Nasional
Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Nasional
Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Nasional
Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X