Kompas.com - 17/02/2020, 22:04 WIB
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda setuju jika revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) ditangguhkan.

Huda menilai ada cacat prosedur dalam proyek yang melibatkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tersebut.

"Kami melihat ada cacat prosedural dalam revitalisasi ini. Ada beberapa regulasi yang tidak terpenuhi seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Forum Seniman Peduli TIM," kata Huda di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

"Karena itu Komisi X setuju dan mendukung supaya revitalisasi TIM ini dimoratorium dulu," lanjut dia.

Baca juga: Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Ia berharap ada penjelasan komprehensif dari Pemprov DKI Jakarta mengenai revitalisasi TIM.

Menurut Huda, aspirasi Forum Seniman Peduli TIM mesti didengarkan. Sebab, kata Huda, revitalisasi TIM yang melibatkan PT Jakpro itu akan berdampak kepada mereka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dihentikan dulu sampai ada kejelasan terkait dengan prosedur dan terkait dengan adanya kompromi terhadap pelaku yang selama ini ada di sana, yaitu para seniman dan budayawan," ujar anggota Fraksi PKB ini.

Ia menegaskan TIM merupakan pusat kesenian yang jadi acuan secara nasional.

Oleh karena itu, Huda mengatakan Komisi X DPR menaruh perhatian besar terhadap polemik tersebut.

"Ini penting dan kenapa Komisi X juga peduli, karena TIM ini tidak hanya menjadi ikon DKI, tetapi TIM sudah menjadi ikon bagi seluruh masyarakat Indonesia," tuturnya.

Mengenai moratorium revitalisasi TIM itu sebelumnya diungkapkan pimpinan Forum Seniman Peduli TIM Radhar Panca Dahana dalam RDPU dengan Komisi X DPR.

Panca berharap DPR mampu mengakomodasi aspirasi mereka mengenai revitalisasi TIM. Menurutnya, bahkan lebih baik jika revitalisasi TIM dihentikan sebelum para seniman berbicara dengan pihak terkait.

"Kalau sudah Komisi X nggak ada hasilnya, saya lapor sama siapa? Mahathir Mohammad apa? Saya berharap ada solusi itu, dihentikan sebelum kita bicara. Kita pemangku kepentingan, Pak, dia juga. Pemerintah penyelenggara negara, cq, artinya yang diutamakan. Tapi kami, seni dan budaya, itu juga penyelenggara negara, sama dengan agamawan, akademisi," ujar Panca.

Pembangunan hotel bintang lima di kawasan TIM, Cikini, Jakarta Pusat, jadi polemik.

Baca juga: Revitalisasi TIM Baru Mencapai 12,6 Persen Tahap 1

Kalangan seniman serta budayawan tak ingin kawasan budaya tersebut berubah jika direvitalisasi terutama karena adanya pembangunan hotel.

Polemik ini berujung pemangkasan penyertaan modal daerah (PMD) Jakpro sebesar Rp 400 miliar untuk revitalisasi TIM dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Jakpro hanya diberikan Rp 200 miliar untuk revitalisasi TIM. Secara keseluruhan, PMD untuk Jakpro dipangkas Rp 1,9 triliun.

Mengenai hal tersebut, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto mengaku akan melepas anggaran penyertaan modal daerah (PMD) dan memberhentikan proyek revitalisasi TIM jika seniman dan budayawan menolak revitalisasi itu.

Hal ini diungkapkan Dwi dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membahas revitalisasi TIM.

Awalnya Sekretaris Komisi B Pandapotan Sinaga menyinggung tentang penolakan seniman atas proyek yang dipegang Jakpro tersebut.

Baca juga: Kritik Anies soal Revitalisasi TIM, Forum Seniman Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara

"Ada penolakan seniman kan Jakpro enggak boleh masuk (ngerjain proyek ya kayaknya)," kata Pandapotan dalam rapat di ruang Komisi B, lantai 2, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (29/11/2019)

"Ya enggak apa-apa Pak, nanti PMD-nya (revitalisasi TIM) saya balikin," ucap Dwi.

Meski demikian Pandapotan merasa bahwa hal tersebut tak perlu dilakukan karena revitalisasi sudah dianggarkan dalam APBD.

"Kalau kata saya enggak mungkin diberhentikan karena PMD sudah masuk nanti kalau misalnya," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkominfo: Perkembangan Virus Corona Tidak Konsisten, Kita Harus Ikuti Perkembangannya

Menkominfo: Perkembangan Virus Corona Tidak Konsisten, Kita Harus Ikuti Perkembangannya

Nasional
Prajurit TNI AU Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas, Kadispenau: Sudah Selesai Secara Kekeluargaan

Prajurit TNI AU Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas, Kadispenau: Sudah Selesai Secara Kekeluargaan

Nasional
Besok, Jokowi Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Besok, Jokowi Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan Jaksa, Saya Akan Ajukan Eksepsi

Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan Jaksa, Saya Akan Ajukan Eksepsi

Nasional
Viral Oknum TNI AU di Pekanbaru Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas

Viral Oknum TNI AU di Pekanbaru Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas

Nasional
Jelang Hakordia, Pegiat Antikorupsi Gelar Aksi Teatrikal di Gedung KPK

Jelang Hakordia, Pegiat Antikorupsi Gelar Aksi Teatrikal di Gedung KPK

Nasional
Beredar Informasi Dosen Lecehkan Mahasiswa Lewat Sexting, UNJ Akan Mendalami

Beredar Informasi Dosen Lecehkan Mahasiswa Lewat Sexting, UNJ Akan Mendalami

Nasional
KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

Nasional
Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Nasional
Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Polisi Sebut Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi PT JIP Kembalikan Uang Rp 1,7 Miliar

Polisi Sebut Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi PT JIP Kembalikan Uang Rp 1,7 Miliar

Nasional
Dakwaan Jaksa: Munarman Berbaiat dengan ISIS Tahun 2014

Dakwaan Jaksa: Munarman Berbaiat dengan ISIS Tahun 2014

Nasional
Ajukan Eksepsi Pekan Depan, Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan

Ajukan Eksepsi Pekan Depan, Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan

Nasional
Kunjungi Sintang, Jokowi Tanam Pohon di Lahan Bekas Tambang Emas

Kunjungi Sintang, Jokowi Tanam Pohon di Lahan Bekas Tambang Emas

Nasional
PPKM Level 3 Libur Natal-Tahun Baru Batal, Satgas: Pengetatan Tetap Berjalan

PPKM Level 3 Libur Natal-Tahun Baru Batal, Satgas: Pengetatan Tetap Berjalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.