Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kompas.com - 17/02/2020, 10:49 WIB
(Kiri-kanan) Fatia Maulidiyanti (Desk International KontraS), Rivanlee Anandar (Tim Riset KonstraS), dan Yetty (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) di gedung KontraS, Jakarta, Jumat (7/12/2018).  CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com(Kiri-kanan) Fatia Maulidiyanti (Desk International KontraS), Rivanlee Anandar (Tim Riset KonstraS), dan Yetty (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) di gedung KontraS, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( KontraS) Rivanlee Anandar mengatakan, penetapan peristiwa Paniai di Papua pada  7-8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM adalah langkah yang tepat.

"Penetapan kasus Paniai sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM adalah langkah yang tepat untuk mengungkap kasus," kata Rivanlee ketika dihubungi wartawan, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Komnas HAM Tetapkan Peristiwa Paniai Masuk Pelanggaran HAM Berat

Rivanlee mengatakan, sejak awal Kontras menyatakan, peristiwa Paniai memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI-Polri.

Menurut dia, meninggalnya warga sipil dalam peristiwa Paniai tidak lepas dari adanya unsur pertanggungjawaban dari komando aparat negara.

"Terlebih lagi, setelah 6 tahun, publik digantungkan atas 'status' Paniai yang sedikitnya telah mengakibatkan 4 orang tewas dna 21 orang terluka. Maka, penetapan status sebagai pelanggaran HAM berat adalah langkah yang baik untuk menyelesaikan kasus secara adil," ujar Rivanlee.

Baca juga: 5 Kasus HAM yang Belum Tuntas, dari Peristiwa Trisakti hingga Paniai

Lebih lanjut Rivanlee mengatakan, Komnas HAM dapat melibatkan masyarakat sipil untuk mendesak Jaksa Agung melakukan penyidikan atas peristiwa Paniai.

Selain itu, ia berpendapat, penetapan peristiwa Paniai sebagai pelanggaran HAM berat dapat dimaknai sebagai awal untuk mencegah tindakan pelanggaran HAM dan kekerasan aparat keamanan di Papua terhadap masyarakat sipil pada masa mendatang.

"Pemerintah harus segera melakukan dialog yang konstruktif dengan masyarakat Papua, dan menghentikan pendekatan penyelesaian konflik di Papua dengan pendekatan keamanan dan militeristik," pungkasnya.

Baca juga: Keluarga Korban Penembakan Paniai Tolak Rp 4 Miliar yang Ditawarkan Pemerintah

Diberitakan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menetapkan peristiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat.

Hal ini diputuskan dalam Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM pada 3 Februari 2020.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X