Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prihatin Indonesia Masih Impor Baja, Jokowi Instruksikan Ini...

Kompas.com - 12/02/2020, 11:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merasa prihatin saat mengetahui baja menjadi komoditas terbanyak ketiga dalam daftar impor Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang ketersedian bahan baku untuk industri besi dan baja di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Jokowi merasa prihatin karena sebenarnya banyak industri dalam negeri yang mampu memproduksi baja.

"Kita tahu industri baja dan besi merupakan salah satu industri strategis nasional yang kita perlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan data yang saya miliki impor baja sudah masuk ke peringkat tiga besar impor negara kita," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Soroti Tingginya Impor Baja dan Petrokimia

"Ini tentu saja menjadi salah satu sumber utama defisit. Defisit transaksi berjalan kita. Apalagi, baja impor tersebut kita sudah bisa produksi di dalam negeri," lanjut dia.

Presiden Jokowi mengatakan, keadaan ini tak bisa dibiarkan. Sebab akan terus merugikan negara dan para pelaku industri baja nasional.

Karenanya, Presiden Jokowi memerintahkan para menterinya untuk mengembangkan industri baja nasional dengan memperbaharui manajemen korporasi dan teknologi permesinan, terutama untuk BUMN.

Baca juga: Deregulasi Impor Baja Harus Perhatikan Kondisi Industri Baja Nasional

"Selanjutnya perbaiki ekosistem penyediaan bahan baku industri baja dan besi mulai dari ketersediaan dan kestabilan harga bahan baku sampai pada komponen harga gas yang juga perlu dilihat secara detail," ujar Presiden Jokowi.

Ia juga menekankan pengutamaan bahan baku dari tambang nasional agar memberikan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

"Bukan hanya untuk mengurangi impor tetapi juga bisa membuka lapangan kerja," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com