Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Ulang Pembatasan Impor dari China

Kompas.com - 06/02/2020, 07:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Kerjasama Ekonomi Sosial Budaya Indonesia-Tiongkok Sudrajat mengatakan, pihaknya meminta pemerintah mengkaji ulang pembatasan terhadap impor barang dari China.

Hal itu disampaikannya saat beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Rabu (5/2/2020).

"Betul (meminta pemerintah mengkaji ulang). Terutama arus barang untuk yang datang dari China," ujar Sudrajat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat. 

Baca juga: Tanggapi Dubes China soal Pembatasan Impor, Jokowi: Kepentingan Nasional Nomor Satu

Ia menilai barang-barang asal China tidak memiliki hubungan langsung dengan penularan virus corona.

Sehingga pihaknya mengharapkan pemerintah bisa mengambil langkah kondusif terkait arus barang yang datang dari China.

Menurut Sudrajat, kebijakan pembatasan ini akan memberi dampak penurunan volume bisnis Indonesia.

"Yang kedua market juga agak terganggu dan yang ketiga adalah berkaitan komitmen kita terhadap para langganan kita dan produsen-produsen kita yang mensuplai selama ini," tutur dia.

Baca juga: Dubes China Anggap Rencana Penghentian Impor Berpotensi Ganggu Hubungan dengan Indonesia 

Sudrajat mengatakan, volume perdagangan Indonesia dengan China mencapai Rp 60 miliar dolar.

Sehingga dia mengingatkan akan ada kerugian jika pembatasan dilakukan secara jangka panjang.

"Kalau (penghentian impor) hewan hidup saya kira masuk akal karena itu bisa terkontaminasi. Tapi kalau barang mohon ditinjau ulang. Kalau ini misalnya berlaku lama, dalam seminggu saja sudah terasa banget (dampak kerugiannya)," tambah Sudrajat.

Baca juga: Impor Bawang Putih Terganggu Akibat Virus Corona, Harganya Terus Melonjak

Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan penghentian impor sementara untuk beberapa produk asal China.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, rincian daftar produk impor yang dilarang bakal dilakukan esok, Selasa (4/2/2020).

Pengidentifikasian jenis produk impor secara lebih rinci dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Namun demikian, dirinya mengatakan salah satu produk yang mungkin akan dihentikan untuk diimpor dari China untuk sementara waktu adalah hewan hidup.

"Ini baru persiapan, mendetilkan supaya tidak salah sasaran. Jadi itu antara lain produk-produk yang mungkin. Belum tentu produk itu membawa virus, yang jelas sekarang itu adalah berkaitan dengan hewan hidup. Itu sudah pasti, yang lain-lain masih kita pertimbangkan tapi belum final. Jadi ini segera ya. Besok sudah ada detail yang lebih konkrit," ujar Agus usai melakukan rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Rabu, Pelarangan Penerbangan dari dan ke China Mulai Berlaku

Beberapa produk impor lain yang masuk daftar pertimbangan untuk pembatasan impor adalah produk holtikultura. Namun, masih dilakukan pembatasan lebih lanjut.

"Produk hortikultura, itu belum 100 persen. Tapi kalau itu tidak membawa virus penyakit, tetap kita akan bolehkan," ujar Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com