Jika WNI Eks ISIS Jadi Dipulangkan, Pemerintah Disarankan Pilah Peran Mereka

Kompas.com - 10/02/2020, 17:03 WIB
Direktur YLBHI Asfinawati saat memberikan keterangsn pers dalam acara Laporan HAM 2019 dan Proyeksi 2020 di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirektur YLBHI Asfinawati saat memberikan keterangsn pers dalam acara Laporan HAM 2019 dan Proyeksi 2020 di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu memilah-milah peran warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS apabila hendak memulangkan mereka ke Tanah Air.

Demikian diungkapkan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020).

"Harus ada pemilahan. Apakah 660 WNI tersebut derajat keterlibatannya semua sama?" ujar Asfinawati.

"Kan pasti enggak ya. Ada yang ikut-ikutan, ada yang tidak tahu apa-apa, ada yang serius (menjadi kombatan)," lanjut dia.

Baca juga: Potret al-Hol, Kamp Pengungsian ISIS di Suriah

Dengan pemilahan itu, akan didapatkan kategori keterlibatan WNI itu di ISIS.

Berdasarkan data itulah, pemerintah dapat memperlakukan mereka secara adil setelah masuk ke Tanah Air.

Asfinawati mengatakan, pemilahan itu penting. Sebab, apabila tidak, kemungkinan mereka akan menerima perlakuan yang tidak adil, baik oleh negara maupun sesama WNI.

"Itu (perlakuan tidak adil) dalam ilmu deradikalisasi malah akan memunculkan sel baru," kata dia.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dinilai telah sejak lama tak menggunakan pendekatan represif untuk orang-orang yang terpapar radikalisme.

Baca juga: Komnas HAM Sebut RI Tak Punya UU Hilangkan Kewarganegaraan, Juga untuk Eks ISIS

Sebab, dalam evaluasi BNPT, yang lebih berhasil dideradikalisasi adalah mereka yang tak diperlakukan secara keras.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Nasional
 UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Bertambah 124, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 42.906 Orang

UPDATE 14 April: Bertambah 124, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 42.906 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Bertambah 5.656, Kini Ada 1.583.182 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Bertambah 5.656, Kini Ada 1.583.182 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 14 April: 10.457.337 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19, 5.550.906 di Antaranya Sudah Dosis Ke-2

UPDATE 14 April: 10.457.337 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19, 5.550.906 di Antaranya Sudah Dosis Ke-2

Nasional
Rizieq ke Bima Arya: Kok Tega Mengatakan Saya Bohong?

Rizieq ke Bima Arya: Kok Tega Mengatakan Saya Bohong?

Nasional
Ini Kemungkinan Penyebab Rendahnya Etika Bersosial Media Netizen Indonesia

Ini Kemungkinan Penyebab Rendahnya Etika Bersosial Media Netizen Indonesia

Nasional
KSPSI Minta Pemerintah Sanksi Perusahaan yang Belum Lunasi THR 2020

KSPSI Minta Pemerintah Sanksi Perusahaan yang Belum Lunasi THR 2020

Nasional
Di Tengah Isu Reshuffle, Presiden KSPSI Datangi Istana Kepresidenan Bahas THR Pekerja

Di Tengah Isu Reshuffle, Presiden KSPSI Datangi Istana Kepresidenan Bahas THR Pekerja

Nasional
Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

Nasional
Bawa Kasus Rizieq ke Pidana, Bima Arya: Tak Ada Motivasi, Hanya Penegakan Aturan

Bawa Kasus Rizieq ke Pidana, Bima Arya: Tak Ada Motivasi, Hanya Penegakan Aturan

Nasional
Rizieq Pertanyakan Langkah Bima Arya Pidanakan Kasus RS Ummi

Rizieq Pertanyakan Langkah Bima Arya Pidanakan Kasus RS Ummi

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Peningkatan Kasus Covid-19 di Indonesia Meningkat

Ketua DPR: Jangan Sampai Peningkatan Kasus Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Hadir di Istana, KSPSI Minta Perwakilan Pekerja Dilibatkan dalam Satgas THR

Hadir di Istana, KSPSI Minta Perwakilan Pekerja Dilibatkan dalam Satgas THR

Nasional
Kakorlantas Polri Sebut Ada 333 Titik Penyekatan Mudik Lebaran 2021

Kakorlantas Polri Sebut Ada 333 Titik Penyekatan Mudik Lebaran 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X