Pemerintah Tak Ingin Jabatan Wakil Menteri Dianggap Pemborosan Anggaran

Kompas.com - 10/02/2020, 14:19 WIB
Sidang uji materi Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di Mahkamah Konstiusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang uji materi Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di Mahkamah Konstiusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Dalam persidangan, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Ardiansyah, membantah keberadaan jabatan wakil menteri menyebabkan pemborosan anggaran keuangan negara.

Menurut Ardiansyah, dalil penggugat yang menyebut, posisi wakil menteri memboroskan anggaran, bukanlah persoalan konstitusional.

"Bahwa terhadap anggapan pemohon yang menyatakan bahwa pengangkatan jabatan wakil menteri akan menyebabkan pemborosan keuangan negara, menurut pemerintah bukanlah persoalan konstitusionalitas suatu norma," kata Ardiansyah dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020).

Baca juga: Soal Pengangkatan Wakil Menteri Digugat ke MK

Ardiansyah juga mengatakan, sebagaimana bunyi putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 mengenai perkara kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa dikeluarkannya suatu jabatan atau lembaga tidak boleh hanya dinilai pada kerugian semata.

Sebab, selain kerugian finansial, pasti terdapat keuntungan dan manfaat untuk bangsa dan negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal yang sama, menurut Ardiansyah, juga berlaku untuk diadakannya jabatan wakil menteri.

Baca juga: Pos Wakil Menteri Digugat ke MK, Ini Kata Jokowi

Ardiansyah lalu menyebut, dalil pemohon itu tak ada relevansinya dengan tiga pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan landasan konstitusional atau yang dianggap bertentangan dengan Pasal 10 Undang-undang Kementerian Negara.

Tiga pasal dalam UUD 1945 yang dimaksud adalah Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum", lalu Pasal 17 ayat (1) yang bunyinya "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara".

Serta Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Halaman Selanjutnya
Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HUT ke-61, Mensos Dorong Karang Taruna Jadi Mitra Strategis Pemerintah

HUT ke-61, Mensos Dorong Karang Taruna Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Nasional
Pengamat: Golkar Harus Pilih Kader Berintegritas Gantikan Azis sebagai Pimpinan DPR

Pengamat: Golkar Harus Pilih Kader Berintegritas Gantikan Azis sebagai Pimpinan DPR

Nasional
Cegah Covid-19 Klaster PON XX Papua, BNPB Bekali 110 Relawan Protokol Kesehatan

Cegah Covid-19 Klaster PON XX Papua, BNPB Bekali 110 Relawan Protokol Kesehatan

Nasional
Penggugat dari KLB Deli Serdang Cabut Gugatan, Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan

Penggugat dari KLB Deli Serdang Cabut Gugatan, Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan

Nasional
Mulai PTM Lagi, Pemerintah Siapkan Akomodasi Layak bagi Murid Penyandang Disabilitas

Mulai PTM Lagi, Pemerintah Siapkan Akomodasi Layak bagi Murid Penyandang Disabilitas

Nasional
Golkar Bakal Umumkan Pimpinan DPR Pengganti Azis Syamsuddin Selasa Depan

Golkar Bakal Umumkan Pimpinan DPR Pengganti Azis Syamsuddin Selasa Depan

Nasional
Menteri PPPA Sebut Perempuan Berperan Penting Pulihkan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Menteri PPPA Sebut Perempuan Berperan Penting Pulihkan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Nasional
Mantan Anak Buah Edhy Prabowo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Mantan Anak Buah Edhy Prabowo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Menko PMK Minta Bangka Belitung Dapat Perhatian Lebih Soal Penanganan Covid-19

Menko PMK Minta Bangka Belitung Dapat Perhatian Lebih Soal Penanganan Covid-19

Nasional
PON XX Papua, BNPB Akan Bagikan 1.000 Masker Setiap Hari

PON XX Papua, BNPB Akan Bagikan 1.000 Masker Setiap Hari

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

Nasional
Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

Nasional
Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.