Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelakar Menteri Edhy ke Kabareskrim: Dua Prabowo Bersatu, KKP Kuat...

Kompas.com - 07/02/2020, 19:20 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berkelakar soal kesamaan nama dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

Hal itu diungkapkan Edhy saat acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian KKP dengan Polri di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).

Menurutnya, KKP akan semakin kuat apabila dua orang yang memiliki nama Prabowo bersatu.

"Yang saya hormati, Kepala Badan Reskrim Komjen Drs Listyo Sigit Prabowo M.Si. Kalau dua Prabowo bersatu kayaknya KKP akan semakin kuat," ungkap Edhy dan disambut tawa para hadirin.

Baca juga: Jamin Kepastian Usaha Sektor Kelautan, KKP Gandeng Polri

Dalam sambutannya, Menteri Edhy juga sempat mengingatkan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis bahwa ia adalah junior Idham.

Tak hanya Idham, ia mengaku sebagai junior dari para pejabat utama Mabes Polri yang hadir saat itu.

Edhy lalu meminta Idham dan pejabat Polri lainnya agar tak melihat dirinya sebagai menteri.

"Senior saya beliau ini (Idham), saya kalau lulus, 1994 dong ya, bedanya berapa tahun. Ini semua senior saya, saya sudah sampaikan bahwa yang harus abang ingat bahwa saya adalah junior abang," kata Edhy.

Baca juga: Edhy Prabowo: Satgas 115 Masih Ada

"Jangan lihat menterinya. Jadi kalau setiap saat menteri, menteri adalah jabatan, tapi orangnya tetap junior, junior tidak bisa jadi senior, kecuali seniornya meninggal. Itu yang dicatat," sambung dia yang diikuti tawa orang yang hadir.

Di penghujung sambutannya, Menteri Edhy pun berterima kasih kepada Idham yang telah mendatangi kantornya.

Ia pun kembali berkelakar terkait pertemuan mereka selanjutnya di lapangan badminton.

"Terima kasih Pak Kapolri atas kehadiran Abang datang ke kantor Adik Abang yang serba sederhana ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya lapangan badminton kami sudah siap, sehingga kita bisa di lapangan badminton," tutur Edhy.

Baca juga: Edhy Prabowo ke Kapolri: Saya Junior Abang, Jangan Lihat Menterinya

Terkait dengan MoU tersebut, Menteri Edhy mengatakan, Kementerian KKP bekerja sama dengan Polri untuk memberi pembinaan terhadap masyarakat kelautan dan perikanan.

Kerja sama juga mencakup bantuan pengamanan, pertukaran data, hingga penegakan hukum.

Acara tersebut turut dihadiri Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kadiv Propam Irjen Ignatius Sigit Widiatmono, dan Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Lotharia Latif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com