Badan Restorasi Gambut Sebut Riau dan Aceh Waspada Karhutla

Kompas.com - 06/02/2020, 14:54 WIB
Petugas gabungan memadamkan api kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Minggu (19/1/2020). KOMPAS.COM/IDONPetugas gabungan memadamkan api kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Minggu (19/1/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Restorasi Gambut ( BRG) Nazir Foead mengatakan, Riau dan Aceh merupakan dua provinsi yang waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sebab, dua provinsi itu sudah memasuki musim kemarau.

Sementara itu, provinsi lainnya di Sumatera seperti Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan lainnya baru memasuki musim kemarau pada Juni.

"Jadi Riau dan juga Aceh yang harus siap-siap. Tahun ini khusus Riau sudah harus waspada karena biasanya Riau menurut Kepala BMKG itu memasuki musim kemarau Februari dan Maret, mungkin sampai April," kata Nazir di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Baca juga: BRG Paparkan 4 Persoalan Lahan Gambut yang Harus Dituntaskan

Terlebih saat ini, kata Nazir, di Riau sudah terdapat beberapa titik api.

Namun, melalui kerja sama semua pihak, sejumlah titik api tersebut bisa dipadamkan.

Karenanya, Nazir mengatakan diperlukan kerja sama yang baik antara semua pihak terkait, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga BRG untuk mencegah meluasnya titik api khususnya di lahan gambut.

Ia pun memohon kerja sama dari pihak perusahaan yang memiliki Hak Pengelolaan Hutan (HPH) untuk turut mencegah muncul dan meluasnya titik api di lahan gambut.

Saat ini, ada 3 juta hektar lahan gambut yang kini dikelola perusahaan.

"Diwajibkan (memadamkan api). Jadi seluruh perusahaan di lahan Gambut itu diwajibkan (memadamkan)," kata Nazir.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X