Jokowi: Kalau Ada Karhutla, Tak Bisa Copot Wali Kota, Bupati, dan Gubernur

Kompas.com - 06/02/2020, 12:12 WIB
Presiden Joko Widodo membuka Rakornas Karhutla di Istana Negara, Jakarta KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPresiden Joko Widodo membuka Rakornas Karhutla di Istana Negara, Jakarta
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sempat bercanda soal pemecatan kepala daerah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kebakaran Hutan dan Lahan (Rakornas Karhutla) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Mulanya ia mengancam akan mencopot Pangdam hingga Danrem serta Kapolda hingga Kapolres jika di wilayahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan ( karhutla).

"Aturannya saya ulang, mudah-mudahan masih pada ingat. Yang lama mungkin ingat, yang baru mungkin belum tahu. Khusus TNI dan Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati Pangdamnya, hati-hati Kapoldanya, hati-hati Danrem, hati-hati Dandim, Kapolresnya," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Karhutla, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Baca juga: Menteri LHK Siti Nurbaya Bertemu Mahfud MD, Bahas Persiapan Rakornas Karhutla

Jokowi kembali menegaskan ancaman yang diucapkan sejak lama terkait pencopotan jika ada kebakaran hutan dan lahan.

"Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandimnya sudah dicopot belum," kata dia.

Namun, lanjut Jokowi, hal yang sama tak bisa berlaku untuk bupati, wali kota, dan gubernur.

Sebab, para kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat. Meskipun sejatinya kepala daerah juga bertanggung jawab jika terjadi karhutla.

"Kalau copot gubernur, bupati, wali kota enggak bisa. Bedanya di situ saja," ucap Jokowi.

Baca juga: Sepanjang Januari 2020, 9 Orang Pelaku Karhutla di Riau Ditangkap

Ia mengaku sudah sering memberi peringatan kepada seluruh jajaran Polri dan TNI untuk menindak tegas pihak yang membakar hutan sejak api masih kecil.

Menurut Jokowi, TNI dan Polri memiliki rantai komando dari pusat hingga ke desa-desa. Karena itu sudah semestinya TNI dan Polri bisa mendeteksi dan mencegah terjadinya karhutla.

"Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapolda sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang. Supaya yang baru-baru tahu semuanya," ujar Jokowi.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

Nasional
UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Nasional
UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Nasional
BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

Nasional
Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Nasional
Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Nasional
Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Nasional
AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X