Jokowi: Kalau Ada Karhutla, Tak Bisa Copot Wali Kota, Bupati, dan Gubernur

Kompas.com - 06/02/2020, 12:12 WIB
Presiden Joko Widodo membuka Rakornas Karhutla di Istana Negara, Jakarta KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPresiden Joko Widodo membuka Rakornas Karhutla di Istana Negara, Jakarta
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sempat bercanda soal pemecatan kepala daerah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kebakaran Hutan dan Lahan (Rakornas Karhutla) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Mulanya ia mengancam akan mencopot Pangdam hingga Danrem serta Kapolda hingga Kapolres jika di wilayahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan ( karhutla).

"Aturannya saya ulang, mudah-mudahan masih pada ingat. Yang lama mungkin ingat, yang baru mungkin belum tahu. Khusus TNI dan Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati Pangdamnya, hati-hati Kapoldanya, hati-hati Danrem, hati-hati Dandim, Kapolresnya," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Karhutla, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Baca juga: Menteri LHK Siti Nurbaya Bertemu Mahfud MD, Bahas Persiapan Rakornas Karhutla

Jokowi kembali menegaskan ancaman yang diucapkan sejak lama terkait pencopotan jika ada kebakaran hutan dan lahan.

"Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandimnya sudah dicopot belum," kata dia.

Namun, lanjut Jokowi, hal yang sama tak bisa berlaku untuk bupati, wali kota, dan gubernur.

Sebab, para kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat. Meskipun sejatinya kepala daerah juga bertanggung jawab jika terjadi karhutla.

"Kalau copot gubernur, bupati, wali kota enggak bisa. Bedanya di situ saja," ucap Jokowi.

Baca juga: Sepanjang Januari 2020, 9 Orang Pelaku Karhutla di Riau Ditangkap

Ia mengaku sudah sering memberi peringatan kepada seluruh jajaran Polri dan TNI untuk menindak tegas pihak yang membakar hutan sejak api masih kecil.

Menurut Jokowi, TNI dan Polri memiliki rantai komando dari pusat hingga ke desa-desa. Karena itu sudah semestinya TNI dan Polri bisa mendeteksi dan mencegah terjadinya karhutla.

"Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapolda sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang. Supaya yang baru-baru tahu semuanya," ujar Jokowi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 7 Kandidat Vaksin yang Sedang Uji Klinis Tahap Ketiga

Ini 7 Kandidat Vaksin yang Sedang Uji Klinis Tahap Ketiga

Nasional
Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X