Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rabu, Pelarangan Penerbangan dari dan ke China Mulai Berlaku

Kompas.com - 04/02/2020, 20:13 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Pelarangan penerbangan pesawat penumpang dari dan ke China berlaku mulai Rabu (5/2/2020), tepatnya sejak pukul 00.00 WIB.

"Itu besok ya (berlaku)," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020).

Budi mengatakan, ia telah berkomunikasi dengan maskapai dalam dan luar negeri terkait pelarangan terbang itu.

Baca juga: Pelarangan Penerbangan China, Jokowi Minta Menterinya Kaji Dampak Bagi Perekonomian

Sementara itu, terkait pesawat kargo, pemerintah mempertimbangkan opsi tetap menerima kiriman dari China di tengah menyebarnya virus corona.

Namun, ia melarang petugas kargo dari China turun saat mengirim barang.

"Kargo lagi dipikirin. Pada dasarnya kan barang itu enggak ada masalah. Jadi yang sedang kita akan finalisasikan itu barang tetap bisa jalan tapi awak pesawatnya itu tidak turun. Atau awak kapalnya tidak turun dan kita periksa," ujar Budi.

Baca juga: Penerbangan ke China Ditutup, Menhub Sebut Akan Ada Kompensasi

Ia menyadari kebijakan pelarangan terbang pesawat penumpang mendapat protes dari China.

Ia juga menyadari kebijakan pelarangan terbang dari dan ke China membawa dampak bagi perekonomian Indonesia.

Namun, pemerintah telah mengkajinya dan menilai harus menangguhkan sementara penerbangan dari dan ke China untuk menangkal virus corona.

"Kan yang kita lakukan ini sama yang diberlakukan oleh negara-negara lain. Kita sebetulnya sangat hati-hati untuk melakukan itu," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com