Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Pemerintah Batasi Penerbangan dari dan ke China Dinilai Tepat

Kompas.com - 03/02/2020, 12:23 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, langkah pemerintah menutup sementara penerbangan dari dan menuju ke China sudah tepat.

Hal itu sejalan dengan keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan penyebaran virus corona sebagai darurat kesehatan global.

Hingga kini, 361 orang telah meninggal dunia dan 17.238 orang terinfeksi virus yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, China, itu.

“Sudah tepat,” singkat Hikmahanto kepada Kompas.com, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Pemerintah Indonesia Resmi Tutup Penerbangan dari dan ke China

Ia mengatakan, langkah WHO menetapkan kasus ini sebagai darurat kesehatan global menjadi alarm bagi negara-negara yang memiliki sistem kesehatan yang lemah untuk lebih melakukan langkah antisipasi dan memperkuat diri.

“Kita tidak tahu apakah kita termasuk lemah atau tidak, tetapi dengan kita melakukan tindakan antisipasi seperti ini harus diapresiasi,” ujarnya.

Baca juga: Kemenkes: Seluruh WNI yang Dievakuasi dari Wuhan dalam Kondisi Sehat

Selain itu, ia menambahkan, antisipasi juga dilakukan agar anggaran pemerintah tidak jebol.

Ia menjelaskan, ketika para warga negara Indonesia (WNI) yang berasal dari Wuhan dievakuasi ke Tanah Air untuk menjalani karantina di Natuna, mereka harus disterilkan dengan cairan tertentu.

“Kalau misalnya masih ada kebijakan bebas visa, maka harus dilakukan seperti ini (sterilisasi dan karantina), betapa anggaran akan tersedot banyak sekali,” ujarnya.

Baca juga: Selain Indonesia, Ini Negara-negara yang Melarang Kunjungan Pelancong dari China

Pemerintah memutuskan untuk menutup penerbangan dari dan ke China mulai Rabu (5/2/2020).

Hal itu diputuskan setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (2/2/2020).

Rapat tersebut membahas kepulangan WNI dari Wuhan, China.

Indonesia diketahui menerapkan kebijakan bebas visa kepada warga negara China yang ingin bertandang ke Tanah Air. Dengan pembatasan ini, maka WN China untuk sementara tidak dapat pergi ke Indonesia.

"Penerbangan langsung dari dan ke mainland RRT (China) ditunda sementara, mulai Rabu pukul 00.00 WIB," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Minggu.

Kebijakan itu merupakan poin ketiga dari kesimpulan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com